Angka tersebut, menurut dia, menunjukkan distribusi BBM subsidi selama ini berjalan lancar. Bahkan, penyaluran pada sejumlah bulan sempat berada di atas persentase yang direncanakan.
“Untuk persentase bulanan itu bervariasi, ada yang berlebih 8 persen, ada yang 6 persen per bulannya,” jelasnya.
Namun, memasuki September, laju penyaluran mulai disesuaikan kembali dengan kuota awal. Langkah tersebut dilakukan karena Pemprov masih menunggu kepastian tambahan kuota untuk Lampung.
Kekhawatiran tersebut semakin besar karena kebutuhan BBM diperkirakan kembali meningkat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
BACA JUGA:Puluhan Konflik Agraria di Lampung Masih Menggantung, Kapolda Sampaikan Hal Ini
Jika tambahan kuota 15 persen tidak disetujui, Budhi memperkirakan pasokan Bio Solar akan semakin terbatas pada penghujung tahun.
“Jika tidak ada tambahan, maka pasokan di akhir tahun pasti akan berkurang. Misalnya, jika selama ini penyaluran kita sudah berlebih rata-rata 8 persen per bulan, maka di akhir tahun kita akan kekurangan atau minus 8 persen dari kuota seharusnya,” paparnya.
Karena itu, Pemprov sementara ini memilih mengatur laju penyaluran agar kuota yang tersedia dapat bertahan hingga akhir tahun sembari menunggu keputusan atas usulan tambahan tersebut.
Budhi memperkirakan kepastian tambahan kuota dapat diterima pada akhir September atau paling lambat awal Oktober.
BACA JUGA:Lewat Konferensi Internasional The 7th ICOPE 2026, Unila Gaet Pembicara dari 4 Negara
“Diperkirakan di akhir bulan ini (September) atau awal bulan Oktober,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum (APH).
Budhi mengakui adanya isu mengenai dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan peruntukan BBM subsidi.
Namun, hingga kini pihaknya belum menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya oknum atau perusahaan tertentu yang melakukan praktik tersebut.
BACA JUGA:Promo SSR Indomaret 14–16 September 2026: Minyak Goreng 2L dan Susu Murah, Cek Katalognya
“Berdasarkan pengamatan di lapangan, isu mengenai penimbunan atau penyalahgunaan peruntukan memang ada. Namun, kami belum menemukan bukti konkret di lapangan,” ujarnya.