Sekda Supriyanto Genjot Reformasi ASN Lamsel dengan Talent Matching dan Program Terukur
Sekda Supriyanto Genjot Reformasi ASN Lamsel dengan Talent Matching dan Program Terukur--dok Pemkab Lampung Selatan
RADARLAMPUNG.CO.ID-Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa percepatan reformasi birokrasi mendapatkan perhatian serius melalui tiga prioritas strategis yang dipaparkan saat memimpin apel mingguan di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin, 30 Juni 2025.
Apel ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32.
Ia mengungkapkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk segera menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) agar pemetaan kebutuhan pegawai bisa dilakukan tepat sesuai tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja.
BACA JUGA:Lampung Selatan Targetkan Nol Rumah Reyot 2029, Bupati Egi Tegaskan Larangan Pungli
Selanjutnya, Supriyanto menyampaikan bahwa BRIDA dan Bappeda diberi mandat merumuskan program 2026 secara terukur. Perencanaan tersebut mesti mengacu pada tujuh misi kepala daerah dan dijamin terdistribusi secara sinergis antar-OPD.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta melakukan pemetaan talenta ASN, mulai dari eselon II sampai staf. Supriyanto menekankan bahwa penempatan pegawai perlu mempertimbangkan kemampuan, potensi, dan minat individu agar menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja.
BACA JUGA:Bupati Lampung Selatan Egi Respon Aspirasi Warga Blora Soal Jalan, Ini Komitmennya
Ia menekankan bahwa selama ini tidak ada pegawai yang tidak mampu; masalahnya hanya terletak pada penempatan yang tidak tepat.
Strategi ini kemudian akan dijadikan fondasi pengembangan peta jalan manajemen sumber daya manusia dan program jangka depan di Lampung Selatan.
Dengan penempatan ASN sesuai kapabilitas dan program yang terukur, Pemkab diyakini akan bergerak lebih cepat dan terarah menuju visi-misi lima tahunan kepala daerah.
Dengan pendekatan "the right man on the right place", Pemkab Lampung Selatan menerapkan reformasi birokrasi berbasis data dan kompetensi, agar pelayanan publik menjadi lebih optimal dan responsif. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
