Antara Angka, Keadilan Fiskal, dan TKD yang Terpangkas

Satu jembatan yang tak jadi, artinya ratusan anak masih menyeberang sungai untuk ke sekolah.

Efisiensi perlu. Tapi jangan hilang empati.

Teranyar, menyusul kabar pemangkasan TKD, Pemprov Lampung sudah berjanji: program prioritas tetap jalan! Infrastruktur, pertanian, dan pendidikan tak akan terganggu.

Belanja birokrasi dipangkas. Tapi rakyat tidak boleh dikorbankan.

Masalahnya, ruang fiskal makin sempit. Dan tanpa dukungan pusat, gerak daerah makin terbatas.

Keadilan fiskal bukan soal angka. Tapi rasa.

Adil bukan berarti sama rata. Tapi sesuai kebutuhan.

Dulu, saat pandemi, kita bisa saling menopang. Sekarang, kenapa terasa seperti menarik selimut di tengah hujan?

Pemda dipaksa bertahan. Seperti ayah itu tadi. Mungkin atapnya masih bocor. Papan dindingnya mulai lapuk. Tapi rumah itu tetap berdiri.

Karena di dalamnya ada harapan yang tidak ikut dipotong.

Sang ayah akan terus menanak nasi, walau beras menipis. Agar anak-anaknya tidak kehilangan masa depan.

Dengan alokasi anggaran yang matang, diharapkan suatu hari, rumah bernama Lampung ini akan benar-benar 'layak dihuni'.

Tak ada lagi jalan rusak. Tak ada lagi ruang bagi ketidakadilan. (*)

Sumber: