BPS Lampung Dorong Peningkatan IPM Lewat Akurasi Data Program MBG

RADARLAMPUNG.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. 

Melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) MBG Tahap II Tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memastikan perannya dalam memperkuat tata kelola dan dampak program bagi masyarakat daerah.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung pada Senin, 27 Oktober 2024 menjadi forum strategis untuk menajamkan instrumen survei serta mengintegrasikan data lintas sektor agar pelaksanaan MBG di Lampung semakin tepat sasaran, higienis, dan berdampak ekonomi.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyatakan bahwa MBG adalah investasi penting bagi masa depan Indonesia, termasuk Lampung.

BACA JUGA:Sampah Dapur MBG Lampung Tembus 101 Ton per Hari, Mayoritas Organik

“Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data independen yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kualitas pelaksanaan. Setiap kebijakan harus didukung data yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ahmadriswan.

Ia menjelaskan, hasil Survei Monev Tahap I menunjukkan potensi besar MBG sebagai stimulus ekonomi, dengan nilai kontrak nasional mencapai Rp2,65 triliun dan penyerapan 53.776 tenaga kerja di sektor Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi (SPPG). 

Temuan ini juga dirasakan di Lampung, di mana banyak pelaku UMKM dan tenaga lokal terserap dalam rantai pasok bahan pangan bergizi.

Ahmadriswan menegaskan bahwa BPS akan melakukan penyempurnaan instrumen survei dan manajemen lapangan agar hasilnya lebih komprehensif.

BACA JUGA:Kualitas Gizi Anak Jadi Prioritas, Pemkab Lampung Utara Resmikan SPPG MBG ke -27

“Rakorda ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar instansi di Lampung semakin kuat. Tujuannya agar survei yang akan dilaksanakan November mendatang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data akurat, yang berdampak langsung bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Satgas MBG Daerah, Saipul menambahkan bahwa data BPS menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem di lapangan.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. Survei BPS membantu kami melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan peningkatan gizi anak tercapai. Termasuk dalam penegakan tata kelola seperti kepemilikan Sertifikat Laik Higienis dan sertifikat penjamah makanan di setiap SPPG,” jelasnya.

Dari sisi kesehatan, Yuliana, Fungsional Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, menyoroti pentingnya peningkatan indikator higienitas dan keamanan pangan.

Sumber: