Hadapi Risiko Megathrust, Pemprov Lampung Tempuh Langkah Mitigasi Terpadu

BACA JUGA:Link Live Streaming Persik vs Persib: Brawijaya Membara! Macan Putih Tantang Maung Bandung

“Inovasi ini unggul dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta berpotensi menjadi produk dalam negeri. Namun tetap terhubung dengan BMKG sebagai penyampai peringatan resmi kepada masyarakat,” jelas Ahmad.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. 

Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi bencana di lapangan.

Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi—termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat—serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

BACA JUGA:Pelunasan Bipih Tahap II Dibuka, Lebih 78 Persen Jemaah Haji Lampung Sudah Lunasi Biaya

Sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. 

Ia menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut dan sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.

“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Dari sisi biaya, teknologi ini jauh lebih terjangkau, berkisar Rp80 juta hingga Rp300 juta, dibandingkan sistem impor yang bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Mona menambahkan bahwa tujuan utama pengembangan U-TEWS adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat, mulai dari pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, hingga tindakan sebelum dan sesudah bencana. Dengan demikian, mitigasi tidak berhenti pada penyediaan alat, tetapi benar-benar mampu melindungi keselamatan warga.

BACA JUGA:Pendapatan Tak Capai Target, Pemprov Lampung Rancang Mekanisme Penyelesaian Tunda Bayar 2025

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan guna mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.(*)

 

 

Sumber: