Akademisi Soroti Anggaran Covid-19 di Lampura

radarlampung.co.id - Elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), meminta Pemerintah untuk serius menangani permasalahan penanganan covid-19.

Apalagi saat ini tengah berada ditingkat penyebaran resiko tinggi (zona merah), dengan segala problematikanya hingga dapat menurunkan resiko ditingkat paling rendah (hijau). Mulai dari permasalahan ketersediaan obat-obatan, APD sampai kepada honor tenaga medis belum dibayarkan sampai saat ini.

Salah satunya datang dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Suwardi, sekaligus Dekan FHS. Menurutnya, nakes atau tenaga kesehatan yang berkerja di sejumlah rumah sakit hingga di puskesmas sudah berkerja maksimal, apalagi ditengah angka peningkatan harian covid-19 terus melonjak belakangan. Sehingga bila tidak cepat direspon, ini akan menjadi boomerang dikemudian hari.

Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan untuk menanggulanginya, jangan sampai menjadi seperti daerah di Jawa Tengah yang telah collapse karena tidak hanya peningkatan kasus melainkan juga pertambahan angka kematian harian kasus covid-19.

\"Itu yang seharusnya menjadi perhatian serius, apalagi kita sudah pernah mendapatkan predikat ini sebelum-sebelumnya. Pasti paham dengan keadaan saat ini, kan anggaran penanganan covid-19 besar. Harusnya cukup memenuhi kebutuhan dalam penanganan masalah ini, kalau tidak akan seperti tahun lalu, \"kata dia, Senin, (26/7).

Saat akhir tahun, lanjutnya, terburu-buru hingga menyebabkan keganjilan-keganjilan yang tak sesuai dengan fakta dilapangan. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat cepat tanggap. Hingga mengalokasikan anggaran yang terbilang besar itu, kepada pos-pos yang benar dibutuhkan dilapangan.

\"Bukan seperti sebelumnya yang terkesan dipaksakan itu, jadi mulai sekarang harus dipikirkan matang-matang. Apa-apa yang seharus dilakukan, ya harusnya dikerjakan. Seperti permasalah obat dirumah sakit misalnya, ada juga honor nakes yang belum dibayarkan, \"terangnya.

Sampai kepada persediaan alat pelindung diri (APD) yang tersedia dirumah sakit, sampai kepada puskesmas. Semua harus terpenuhi, jangan sampai anggaran besar dari uang rakyat seperti tak ada gunanya karena saat peng-spj-an terkesan asal bunyi. Tak didukung fakta dilapangan, sehingga menimbukkan opini tengah penanggulangan pendemi saat ini.

\"Bagaimana nakes akan bekerja baik kalau honornya saja itu tak dibayarkan, jangankan dipuskesmas dirumah sakit pun belum terbayar lebih setengah tahun. Ini bagaimana akan baik penanganan covid-19 dikabupaten kita cintai ini, padahal saat ini sudah cukup mengkhawatirkan keadaannya,\" ucapnya. (ozy/yud)

Sumber: