Anggota DPR RI : Penggerak Pembangunan Pertanian Desa Mandiri Solusi Atasi Kekurangan PPL

RADARLAMPUNG.CO.ID-Saat ini jumlah  Penyuluh Pertanian Lapangan  (PPL) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berkurang. Akibatnya pelayanan terhadap petani kurang maksimal. Karena idealnya seorang PPL melayani satu desa atau tiyuh. Saat ini jumlah PPL yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non PNS di Tubaba sekitar 50 orang untuk melayani 103 tiyuh. Berkurangnya PPL disebabkan banyak yang telah pensiun dan masalah ini harus segera dicarikan solusi. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi 4 DPR RI, Ir. Hanan A. Rozak, MS saat memberi pembekalan kepada peserta Bimbingan Teknis Pelatihan Penggerak Pembangunan Pertanian Desa Mandiri di Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tuba Tengah, Tubaba, Sabtu (5/9). \"Sebagai Anggota DPR RI, bersama Kementerian Pertanian, saya mencoba mencari solusi terkait permasalahan pertanian rakyat yang ada di lapangan, salah satunya permasalahan kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian,\" kata Hanan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh ini, Hanan Rozak bersama Badan Penyuluhan Pertanian (Bapeltan) Lampung yang berada dalam lingkungan Direktorat Jendral PPSDMP Kementerian Pertanian RI mengadakan pelatihan untuk menghasilkan tenaga Penyuluh Pertanian Swadaya, yang berasal dari petani yang tergabung dalam kelompok tani di masing-masing desa. Kepala Bapeltan Lampung, Dr. Abdul Roni Angkat, STP, MSi mengatakan mendukung kegiatan Bimtek Penggerak Pembangunan Pertanian Desa Mandiri dengan menyiapkan bahan pelatihan dan tenaga pengajar terbaik yang ada di Bapeltan Lampung. Sehingga nantinya akan dihasilkan tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Tubaba melalui Kepala Bidang PSP, Sutrisno SP, menyampaikan dukungan dan harapan, agar kegiatan Bimtek ini dapat diperluas dan berkesinambungan, sehingga dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian di Tubaba. Peserta Bimtek berasal dari beberapa Kecamatan di Tubaba. Mereka akan dilatih selama dua hari oleh Widyaiswara dari Kementerian Pertanian. (fei/wdi)

Sumber: