Soal PT Natarang Mining, Pemkab Lambar Minta Dukungan Provinsi

radarlampung.co.id – Batas wilayah antara Lampung Barat dengan Tanggamus belum memiliki titik temu. Ini juga yang memunculkan persoalan terkait lokasi penambangan emas PT Natarang Mining (NM). Secara administratif kependudukan, wilayah sekitar PT NM masuk dalam wilayah Lampung Barat. Ada delapan pemangku yang menjadi bagian Pekon Bandaragung Kecamatan Bandarnegeri Suoh (BNS). Penduduknya masuk dalam data kependudukan Lambar. Kabag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Tapem dan Otda) Sekretariat Pemkab Lambar Mazdan mengatakan, secara administrasi, sekitar wilayah pertambangan masuk dalam wilayah kabupaten itu. Namun secara kewilayahan, bertahun-tahun tidak ada kejelasan. ”Saat ini kami menunggu fasilitasi dari Kemendagri. Rencananya tahun 2020 akan ada pelacakan tapal batas untuk wilayah perbatasan Lambar dengan Tanggamus,” kata Mazdan. Perlu diketahui, terus Mazdan, secara administrasi kependudukan, ada delapan pemangku di wilayah eksplorasi PT NM masuk Lambar. ”Perkiraan kami, meskipun WKP berada di Tanggamus dan 70 persen masuk di wilayah Tanggamus, namun 30 persen masuk ke Lambar. Kepastian akan diketahui setelah pelacakan tapal batas,” urainya. Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan Lambar Sugeng Raharjo mengatakan,  berdasar data yang berhasil dihimpun, meskipun WKP PT NM masuk wilayah Tanggamus, namun ada sebagian ke Pekon Bandaragung. Karena itu, harus dilakukan pengecekan bersama-sama. ”Pada intinya, pemerintah daerah sangat mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Antara lain soal harapan agar pihak perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja local dan corporate social responsibility (CSR). Itu akan kami perjuangkan bersma-sama,” sebut Sugeng. Langkah cepat akan dilakukan. Salah satunya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk meminta dukungan  penyelesaian persoalan tersebut. ”Kami akan minta dukungan pemprov. Harapan kami, pihak perusahaan bisa terbuka dan mau duduk satu meja untuk mendengarkan apa saja yang diharapkan masyarakat di sekitar pertambangan,” tegasnya. Pada bagian lain, koordinator lapangan yang juga tokoh masyarakat wilayah pertambangan Sugiharto berterima kasih kepada pemerintah daerah dan kecamatan yang telah tergerak memperjuangkan apa yang diharapkan warga. ”Kami masyarakat sekitar wilayah tambang sangat merasakan dampak. Banyak sekali yang kami lakukan bersama-sama. Bahkan kami sudah tiga kali demo yang resmi. Kami lakukan untuk menyuarakan apa yang diharapkan masyarakat,” tandasnya. Sejauh ini, terus Sugiharto, tuntutan masyarakat yang terdampak eksplorasi pertambangan tidak didengar pihak perusahaan. Bahkan, proposal yang diajukan masyarakat seperti untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan lainnya hanya direalisasikan sebagian kecil dari usulan yang disampaikan. (nop/ais)

Sumber: