Kepemimpinan Ketua DPRD Bandarlampung Digoyang

RADARLAMPUNG.CO.ID – Polemik kepemimpinan menerpa DPRD Bandarlampung. Sejumlah anggota dewan yang mengklaim mewakili enam fraksi di DPRD Bandarlampung berencana melayangkan surat ke DPP PDI Perjuangan. Misinya: mengevaluasi kinerja Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. Enam fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem Pembangunan, dan Fraksi Persatuan Bangsa (gabungan). Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bandarlampung Benny H.N. Mansyur mengungkapkan, hal itu dilakukan lantaran situasi dan kondisi yang saat ini dinilainya sudah tidak kondusif. Yakni terjadi cara-cara pemaksaan kehendak oleh pimpinan dengan aspirasi anggota yang diabaikan. Kata Benny, pihaknya menilai Wiyadi sengaja menciptakan kondisi tidak adil atau keberpihakan kepada kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan kekuasaan terpusat, dan tidak memandang prinsip musyawarah mufakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 45. “Seyogianya, untuk demokrasi, khususnya di Bandarlampung, dengan keinginan bersama wajib mendahului kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kami, yang bertandatangan ini menyatakan mengevaluasi kinerja Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi,” tegasnya. Surat yang dikirimkan ke DPP PDIP, kata dia, berisikan empat poin. Yakni, dalam pengambilan kebijakan, di antaranya Ketua DPRD dinilai tidak transparan dan akuntabel. Sehingga tidak sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD No. 1 tahun 2019 pasal 51 huruf i. Dalam pengambilan kebijakan Ketua DPRD, lanjut dia, cenderung arogan dengan melakukan kebijakan sesuai keinginan pribadinya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD No. 1 tentang Tata Tertib DPRD pasal 51 huruf b,c,dan 1. Ketiga, dalam pengambilan keputusan sering mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian sehingga sering membuat keputusan yang mendadak, terutama dalam merubah jadwal yang telah ditetapkan dalam Badan Musyawarah. Selanjutnya, dalam prinsip kolektif kolegial, sambung dia, saudara Wiyadi mengabaikan peran Wakil-wakil Ketua, dengan tidak memperbolehkan para wakil ketua menandatangi SPT atau surat keluar, tanpa izin dari yang bersangkutan (Wiyadi), serta para wakil ketua tidak memiliki kewenangan penuh sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 th 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD No. 2 th 2019 tentang Tata Tertib DPRD pasal 48 ayat b bahwa pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial. “Ini kita lakukan ke Partai lantaran merujuk kepada undang-undang, penetapan ketua adalah partai pemenang. Kalau dipilih oleh anggota, tentunya kami sudah membuat mosi tidak percaya,” katanya. Sementara, Anggota Fraksi Demokrat Agusman Arief menilai yang disampaikan sudah sesuai dengan aturan. Di mana, anggota fraksi yang menandatangani surat tidak berdasarkan unsur keterpaksaan dari suatu pihak. “Betuk kewenangan evaluasinya memang kewenangan Ibu Megawati. Secara tegas, kami meminta ibu ketum untuk mengevaluasinya,” kata dia. Sementara, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Bidang Organisasi Watoni Noerdin mengatakan, pihaknya belum bisa bersikap lantaran ini merupakan kewenangan dari DPP. “Kita tidak mau offside dalam hal ini. Tentunya DPP juga punya sikap. Nanti, jika memang ada perintah ke kami, tentunya kita akan patuhi,” ucapnya. Pertemuan \"Tandingan\" Tercipta di KopiAlam PERTEMUAN turut dilakukan sejumlah anggota DPRD Bandarlampung di KopiAlam Bar & Roastory, Enggal, Bandarlampung, Rabu (26/5) malam. Sebanyak 13 orang dari empat fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, dan Nasdem berkumpul menyikapi pertemuan sejumlah anggota dewan di Begadang Resto, Rabu (26/5) siang. Hanya saja, tak nampak sosok Wiyadi dalam pertemuan \"tandingan\" tersebut. \"Saya sedang di luar kota. Berangkat tadi pagi,\" kata Wiyadi saat dikonfirmasi via telepon pribadinya. Ditanya terkait kisruh yang mengaitkan namanya, Wiyadi menyatakan belum bisa banyak berkomentar. \"Pada intinya setiap aspirasi yang masuk pasti kami serap. Bahas bersama-sama,\" singkatnya. Terpisah, dalam pertemuan sejumlah anggota dewan di KopiAlam Bar & Roastory, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung Dedy Yuginta menyayangkan adanya pernyataan sejumlah fraksi terkait Ketua DPRD. Dedy menilai, pernyataan yang tertuang dalam pertemuan di Begadang Resto tidak mendasar. Dan menyatakan apa yang dituduhkan tidak benar. \"Apa yang menjadi dasar mosi tidak percaya sejumlah fraksi atas kepemimpinan Ketua DPRD Wiyadi tidak mendasar, karena kepemimpinan beliau cukup demokratis,\" ujarnya. Hanya saja, Dedy tidak mau terlalu banyak berkomentar. \"Kurang tepat kalau saya yang memberi jawaban. Karena lebih tepat kalau rekan media menanyakan sikap Pak Ketua Dewan kepada rekan-rekan anggota fraksi lain yang juga datang dalam pertemuan malam ini. Bukan dari saya yang satu partai dengan Pak Ketua,\" ucap Dedy. Ya, dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Aderly Imelia Sari mengamini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP. Menurut Aderly, Wiyadi dalam mengambil keputusan tak mengesampingkan koordinasi. Sejumlah keputusan, kata dia, diambil tetap melibatkan anggota dewan lainnya, pun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. \"Tidak ada arogansi dari ketua. Contohnya penandatangan surat-surat di DPRD kadang didelegasikan kepada saya, jika ketua berhalangan,\" ujarnya. \"Tanda tangan SPT pun kalau beliau berhalangan terkadang didelegasikan ke saya. Ya, saya pernah tanda tangan SPT juga,\" aku Aderly. Lalu, dari perwakilan Fraksi PKS, Wakil Ketua Fraksi PKS Sidik Effendi menambahkan, selama ini tetap ada diskusi yang terjalin dari Ketua DPRD. Hanya saja, pihaknya setuju saja bilapun harus dilakukan evuluasi terhadap apapun kekurangan dalam kepemimpinan. \"Namun harus sesuai mekanisme yang sudah ada. Jangan juga kita sampai masuk \"rumah tangga\" partai lain,\" ucap dia. Tak ketinggalan, Ketua Fraksi NasDem Pembangunan Pepi Asih Wulandari juga ikut angkat bicara. Di mana, dalam pertemuan di Begadang Resto terdapat anggota Fraksi NasDem Pembangunan yang turut hadir. \"Mereka hadir di sana mewakili suara personal. Tidak bisa dikatakan mewakili suara fraksi,\" ucap Pepi. Namun, dia irit bicara kala ditanya tanggapannya tentang polemik kepemimpinan yang muncul saat ini dari sosok Wiyadi. \"Untuk saat ini saya belum bisa banyak berkomentar. Belum bisa kasih statmen apa-apa kalau sekarang,\" tandasnya. (abd/sur)

Sumber: