Tepat 100 Hari Jabat Gubernur Lampung, Arinal Beber Program Pembangunan Tanpa APBD

radarlampung.co.id - Terhitung hari ini, Gubenur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur (Wagub) Chusnunia telah 100 hari menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada 2019.

Dalam penyampaiannya saat ekspos 100 hari kerja, Arinal menjabarkan beberapa hal yang telah dilakukannya mulai menangani defisit anggaran mencapai Rp1,7 Triliun melalui pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan pembayaran hutang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota, hingga mendirikan BUMD sebagai salah satu sumber pemasukan.

\"Saya juga sudah bertemu dengan beberapa Kementerian. Itu lah yang saya lakukan, saya ingin membangun Lampung tanpa menggunakan APBD. Saya minta Menteri hadir dan melakukan pembangunan di Lampung,\" kata Arinal di hadapan para pejabat Pemprov Lampung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur, Jumat (20/9).

Selain itu, sambungnya, beberapa hal yang saat ini tengah digagas dari Kementerian untuk membangun Lampung di antaranya, terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), pembangunan di Pelabuhan Bakauheni yang bekerjasama dengan PT Hutama Karya (HK), PT Pelindo, dan PTPN VII hingga pembangunan kereta Bandara untuk mendukung Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung Selatan (Lamsel).

Belum lagi, kereta api Babaranjang  yang rencananya akan dialihkan jalurnya ke luar Kota Bandarlampung. “Itulah saya, pembangunan ini belum pakai APBD ya pak,\" tambah Arinal yang turut mengundang Pimpinan Redaksi Media di Lampung dalam ekspos tersebut.

Kemudian, Arinal menyebut Kementerian Pertanian juga menaruh  perhatian lebih ke Provinsi Lampung. Sebab, gerbang pulau Sumateta ini bakal  menjadi pilot project program nasional dengan mendapatkan jatah dua kali lipat anggaran.

\"Saya sudah sampaikan ke pak Menteri (pertanian) untuk bangun Lampung. Di mana, akan menjadi pilot projek, kartu petani berjaya tetap bejalan dan program lainnya juga tetap berjalan. Kemudian kita akan dibantu bibit kopi, coklat masing-masing 4 ton per hektar. Ini ditempatkan di PTPN VII atau tempat yang  strategis mereka siap membantu,\" tambahnya.

Selain itu, lanjut Arinal, selama kurun waktu 100 hari tak hanya pembangunan Lampung. Ia juga mengekspos langkah penataan internalnya. Mulai melakukan penataan kedinasan yang dinilai harus lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk mutasi jabatan dan melakukan job fit pada JPT.

Belum lagi koordinasi  yang dilakukan Pemprov Lampung baik dengan internal juga dilakukan dengan eksternal, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Selama tiga bulan saya menjabat,  KPK sudah tiga kali hadir di sini. Tak hanya itu, untuk mengawasi persaingan usaha juga sudah ada KPPU yang hadir di sini dan kami sudah sediakan kantor untuk memaksimalkan kinerja KPPU di Lampung agar persaingan usaha tetap berjalan,\" tandasnya. (rma/kyd)

Sumber: