Parah ! Disiplin Pegawai Way Kanan Bikin Bupati Kesal

RADARLAMPUNG.CO.ID-Tingkat kedisiplinan ASN Pemkab Way Kanan jadi sorotan. Untuk mengecek disiplin pegawai, Bupati Adipati Surya menggelar inspeksi mendadak, Selasa (28/9). Dan didapati banyak ruang kosong saat jam kerja berlangsung. Adipati menemukan ruangan di beberapa Dinas bahkan kepala dinas tidak berada di tempat. Bahkan di ruangan Kepala Bagian Setdakab satu orangpun tidak ada dengan alasan Dinas Luar (DL) dan lainnya. Tak pelak kondisi ini membuat Orang Nomor Satu di Pemkab Way Kanan itu kesal. \"Jadi Soal DL (Dinas Luar,red) ini peringatan terakhir saya kepada bapak ibu, kalaupun DL keluar daerah itu harus lapor Bupati dan yang menandatangani minimal sekda. Kalau bapak-ibu mau DL apa susahnya bapak-ibu lapor pada Bupati. Nggak bisa telepon, WA. kalau bapak-ibu tidak mau lapor ke bupati berarti bapak ibu itu DL nya tidak benar, ini masih banyak yang DL saya tidak tahu itu yang pertama,\" katanya. Kemudian, lanjut Adipati dirinya juga telah berkeliling ke beberapa kantor dinas dan mendapati banyak kepala dinas tidak hadir. Mirisnya, absensi sudah tidak lagi memakai absensi fingerprint. Tak hanya itu, absensi manual pun tidak disertai tanda tangan. Karenanya, lanjut Adipati absensi manual tanpa tanda tangan dianggap tidak berlaku. Dirinya pun meminta Sekkab Saipul untuk menertibkan kembali disiplin pegawai yang merosot tersebut. “Alasan mereka Work Form Home (WFH). WFH sih WFH. Tapi tidak gitu-gitu juga mungkin. Jadi saya pikir nggak perlu lagi WFH pak Sekda. Karena WFH itu hanya jadi alasan mereka untuk tidak bekerja dengan benar. Toh mereka tidak WFH mereka jalan-jalan juga. DL kemana-mana. Ada yang main ke Baturaja main ke Bandar Lampung, kita takut penyebaran covid 19 tapi mereka justru berkeliling ke mana-mana malah berpotensi membawa virus, Cukup terapkan saja di kantor itu prokesnya 5 M, dengan prosesnya dijalankan sudah cukup. Jadi ini buat perhatian untuk semua,\" tegasnya. Terpisah Sekkab Saipul selaku Ankum tertinggi PNS di Way Kanan menyatakan wajar apabila bupati melakukan koreksi. Terlebih koreksi itu untuk meningkatkan kinerja. “Saya pikir wajar jika pimpinan punya koreksi dan pengawasan kepaada bawahan tujuannya untuk meningkatkan kinerja,” katanya. (sah/wdi)

Sumber: