Ditawari Anggaran Rp17,5 M, Bawaslu Lamteng Takut Pengawasan Tak Maksimal

radarlampung.co.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah khawatir pengawasan Pilkada 2020 tidak maksimal jika anggaran pengawasan diplot Rp17,5 miliar. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Lamteng Harmono. Harmono menyatakan, hingga hari belum ada titik temu terkait pembahasan anggaran Pilkada 2020 untuk Bawaslu Lamteng. \"Masih tetap belum sinkron. Anggaran yang ditawarkan TPAD Lamteng Rp17,5 miliar. Masih kejauhan. Jika tetap diterima, kami khawatir pengawasan tak maksimal,\" katanya. Harmono melanjutkan, beberapa kali tim Bawaslu melakukan pemangkasan dari nilai anggaran yang diajukan. \"Sudah banyak yang dipangkas. Awalnya kita ajukan sekitar Rp44 miliar,  dipangkas lagi menjadi Rp37 miliar, dan dipangkas lagi jadi Rp34 miliar. Tetap belum sinkron, dipangkas lagi menjadi Rp28 miliar. Nilai ini pun tetap tidak disepakati TPAD. Keukeh hanya mampu diberikan Rp17,5 miliar,\" ujarnya. Terkait masalah ini, kata Harmono, Bawaslu Lamteng berkoordinasi dengan Bawaslu Lampung untuk diteruskan ke Bawaslu RI. \"Kita laporkan ke Bawaslu Provinsi untuk diteruskan ke Bawaslu RI,\" ungkapnya. Diketahui anggaran Pilkada 2020 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamteng belum menemui kata sepakat. Bawaslu Lamteng mengajukan Rp44 miliar, hasil koreksi TPAD Lamteng hanya mampu diberikan Rp17,5 miliar. Terkait hal ini, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto meminta Bawaslu harus bisa memahami kemampuan keuangan daerah. \"Kita harus saling memahami dan mengisi. Bukannya pemerintah daerah tak mau mengabulkan apa yang diajukan. Tapi, ada berbagai aspek yang harus jadi pertimbangan,\" katanya usai penandatanganan NPHD dengan KPU Lamteng. Sekarang ini, kata Loekman, Lamteng  melakukan efisiensi anggaran untuk setiap kegiatan. \"Kita sekarang efisiensi anggaran. Bukan hanya urusan pilkada. Tapi, secara keseluruhan. Kita menekan keuangan yang ada sehingga keuangan yang terbatas bisa maksimal penggunaannya,\" ujarnya. Masalah anggaran dengan Bawaslu, kata Loekman, akan dibahas kembali. \"Ini akan dibahas lagi. Pasti nanti da  kata sepakat. Bawaslu mengajukan Rp44 miliar. Hasil koreksi TPAD cukup diberikan Rp17,5 miliar. Bawaslu menghendaki Rp28 miliar. Itu masih tinggi,\" ungkapnya. (sya/wdi)

Sumber: