FH Universitas Saburai Cari Solusi Fenomena Korupsi di Kalangan Pejabat Publik

radarlampung.co.id - Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (FH Universitas Saburai) Bandarlampung mengadakan Seminar Nasional (Semnas) bertemakan Fenomena Korupsi Dikalangan Pejabat Publik, di Graha Saburai Auditorium Subki E Harun, Selasa (10/3).

Semnas yang dimoderatori Dosen FH Universitas Saburai, Dr.Ino Susanti ini, menghadirkan tiga narasumber yakni Kajari Bandarlampung Yusna Adia, Guru Besar llmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Semarang Prof.Edy Lisdiyono dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) Dr. Ahmad Sudiro.

Tampak Hadir Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Saburai Dr. Indra Bangsawan,  Pembina Yayasan Irham Jaffar (mewakili Ketua Pembina Yayasan), Rektor Universitas Saburai Henni Kusumastuti, pimpinan fakultas, civitas akademik Universitas Saburai dan beberapa kampus lainnya. 

Dekan FH Universitas Saburai Bandarlampung, Dr.Lina Maulidiana mengatakan, Semnas tersebut, untuk memasukkan kurikulum pendidikan diluar kampus.

\"Ini juga sebagai salah satu wujud bahwa Fakultas Hukum sebagai Kampus Merdeka, bahkan mahasiswa juga bisa sharing pos bantuan hukum atau cara penanggulangan korupsi dari narasumber praktisi hukum tindak pidana korupsi (tipikor) dari Kejari Bandarlampung,\" ungkapnya.

Bahkan, Yusna pun memaparkan bahwa peran kejaksaan dalam penindakan korupsi  ini dapat dipahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa ikut berperan aktif dalam memerangi korupsi, mulai dari tidak melakukan tindakan penyelewengan aturan yang berlalu. \"Kami dari Kejari juga welcome kepada mahasiswa yang ikut menyampaikan aspirasi hukum melalui pos pelayanan hukum,\"katanya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) Dr. Ahmad Sudiro, memotivasi mahasiswa agar ikut Kontribusi penanganan korupsi misalnya buat kajian tentang korupsi. Lalu, Kajian Sanksi Hukum, Kajian sanksi sosial untuk tindak pidana korupsi. \"Ini juga efek jera  korupsi, Ini juga PR indonesia sebagai Zero Korupsi,\"ucapnya melawan korupsi itu mulai diri sendiri.

Guru Besar llmu Hukum Universitas 17Agustus 1945 (Untag), Semarang, Prof. Dr. Edy Lisdiyono menyampaikan materi meminimalisir tindak korupsi dikalangan pejabat publik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan integritas birokrasi. Kondisi ini, bisa berdampak pada pelayanan publik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran.

Upaya yang perlu dilakukan dalam Pencegahan Korupsi yakni Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras.

Kedua,  Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi

Ketiga, Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasii bila masyarakat ikut berperan aktif.

Keempat, Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang undangan. (gie/yud)

Sumber: