FRPKB MoU Penelitian Pengembangan Hukum Dengan MA dan Kemenhan
![FRPKB MoU Penelitian Pengembangan Hukum Dengan MA dan Kemenhan](https://radarlampung.disway.id/uploads/2021/12/IMG_20211223_185459.jpg)
RADARLAMPUNG.CO.ID - Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) menandatangani MoU serta perjanjian kerjasama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan dan tujuh universitas, Kamis (23/12). Penandatanganan yang berlangsung dalam sarasehan nasional di Student Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung itu dilakukan Ketua FRPKB Prof. Dr. Karomani, M.Si., dengan Sekretaris MA Prof. Hasbi Hasan dan perwakilan Kemenhan Brigjen TNI Jubei Levianti. Prof. Karomani berharap MoU benar-benar ditindaklanjuti agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. \"Ini sejalan dengan konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kita menyambut dengan konkret. Baik itu kerjasama yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing universitas,\" kata Prof. Karomani. Sementara Sekretaris MA Prof. Hasbi Hasan mengatakan, MoU ini merupakan kerjasama penelitian dan pengembangan hukum. \"Ini sejalan dengan salah satu kiat unit kerja Mahkamah Agung, yaitu litbangkumdil pusat penelitian pengembangan hukum dan peradilan Mahkamah Agung yang selama ini mengadakan riset terkait pengembangan instalasi penanganan perkara serta pengembangan keilmuan hukum,\" sebut Hasbi Hasan. Hasbi berharap melalui MoU itu, semua program di Mahkamah Agung dapat berjalan lebih intensif dari sebelumnya, sehingga memberi kontribusi masif. Pada bagian lain, Brigjen TNI Jubei Levianti menyampaikan apresiasi program penguatan karakter bangsa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Mendikbud Ristek terkait implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dinilai kebijakan cukup strategis. \"Kerjasama ini ke depan diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, pengkajian penelitian dan kelembagaan. Perjanjian kerjasama ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2020,\" papar Brigjen TNI Jubei Levianti. (mel/ais)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: