Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Nomor 13 Se Indonesia

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi ke 13 dalam Realisasi Pendapatan APBD provinsi se-Indonesia dengan perolehan persentase 35,24%.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri secara virtual bertempat di Ruang Video Conference Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/6).

Selain Pemprov Lampung, Realisasi Belanja APBD dalam tingkat Kabupaten se-Indonesia Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi ke 9 dengan  persentase 31,9%, Kota Metro juga menempati posisi ke 17 pada Realisasi Belanja APBD dalam tingkat Kota se-Indonesia dengan persentase 27,20%. 

BACA JUGA:Pura-Pura Tanya Alamat, Rampas HP Langsung Dijual dan Berbagi

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menyampaikan pentingnya realisasi belanja dan pendapatan yang menjadi perhatian Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian lainnya  karena realisasi belanja dan pendapatan  akan menentukan keberhasilan  penyelenggaraan Pemerintahan.

"Akan terlaksana dengan baik, akan tercapai tujuan otonomi daerah, apabila realisasi belanja dan pendapatan ini bisa maksimal," ungkapnya.

Terkait hal ini, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Freddy mengatakan dengan pencapaian tersebut. Provinsi Lampung terus menguatkan pendapatan dan belanja agar dapat segera terealisasi.

BACA JUGA:Pupuk Subsidi Hanya Dua Jenis, Pemprov : Kami Masih Berpegang Pada SK Mentan

"APBD kita termasuk yang bagus, realisasi pendapatan Provinsi Lampung saja sudah masuk diangka yang bagus untuk triwulan II ini yakni 35,24%," ungkap Freddy.

Dia mengatakan memang dalam proses pendapatan dan belanja secara bertahap. Terutama belanja, karena biasanya lebih banyak di triwulan III.

"Tapi memang bertahap, karena belanja ini kan memang paling banyak dilaksanakan di triwulan ketiga. Tadi memang dari pusat memberikan arahan agar bisa mempercepat. Untuk catatannya dari pemerintah pusat agar bisa evaluasi secara masif dan lakukan pemantauan agar realisasi belanja dilakukan dengan gamblang," tambahnya.

BACA JUGA:DPRD Lamtim Bentuk Pansus terkait Rendahnya PAD

Karenanya, Pemprov Lampung berkomitmen kan agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lakukan percepatan. Sehingga proses penyerapan anggaran APBD bisa dipercepat. (rma/yud)

Sumber: