Ombudsman Ingatkan Pemda Tingkatkan Pengawasan Pilkades dan Pemberhentian Perangkat Desa

RADARLAMPUNG.CO.ID - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung ingatkan Pemerintah Daerah agar meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasalnya, pihaknya telah menerima laporan masyarakat perihal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf di Kantor Ombudsman, Jalan Cut Mutia, Senin, 11 Juli 2022.

Nur Rakhman menjelaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa menjadi salah satu tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:Rudal Rusia Hantam Apartemen Ukraina, 15 Orang Tewas

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

”Maka, menjadi tugas Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, bahkan apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi,” jelas Nur Rakhman.

Menurutnya, salah satu contoh laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman terkait dengan seleksi tambahan yang dilakukan kepada Bakal Calon yang lebih dari 5.

Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5, maka akan dilaksanakan seleksi tambahan, yaitu dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota. 

BACA JUGA:Pembuatan Batu Bata Hangus Terbakar, Kerugiannya Sangat Fantastis

“Terkait dengan seleksi tambahan ini saya mengingatkan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur lebih teknis,” tegas Nur.

Selain penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, lanjut Nur Rakhman, pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang baru terpilih juga menjadi substansi yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.

Pada tahun 2022, Ombudsman banyak sekali menerima laporan masyarakat terkait pemberhentian Perangkat Desa, khususnya oleh Kepala Desa yang baru terpilih untuk pertama kali.

Karena dalam ketentuan, jelas sekali perangkat desa diberhentikan karena apa, misalnya usia telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sumber: