Ditjen Bina Keuda Gelar Webinar Series Ke-23, Bahas Optimalisasi Peran TPAKD

JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar webinar series Keuda Update Seri ke-23.

Kegiatan bertajuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Dalam Rangka Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) itu berlangsung secara virtual dan disiarkan di kanal YouTube Ditjen Bina Keuda, Rabu 3 Agustus 2022. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, acara ini merupakan salah satu wujud nyata kolaborasi dalam optimalisasi pelaksanaan TPAKD. 

Diharapkan melalui webinar TPAKD ini, pemerintah daerah (Pemda) lebih termotivasi dan siap untuk mengimplementasikan program TPAKD. 

BACA JUGA: Turun ke Daerah, Kemendagri dan Tim Pembina Samsat Genjot Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

"Webinar TPAKD ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan target nasional dan target-target daerah. Selamat dan apresiasi yang tinggi bagi para penerima atas sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan selama tahun 2020-2021," kata Fatoni yang menjadi pembicara kunci. 

Dalam kesempatan itu, Fatoni menegaskan, Kemendagri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD. 

Sebab, peran TPAKD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini dinilai sangat penting. 

"Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan juga merata dapat diraih. Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022," ujarnya.

BACA JUGA: Pertumbuhan Sektor Pertanian Lampung Lebih Tinggi Dibanding Nasional 

Karena itu, Fatoni mengingatkan pemda tentang pentingnya melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan, agar pada tahun 2024 mampu mencapai target 90 persen. 

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD, pemda diharapkan segera melakukan percepatan. 

Upaya yang dapat dilakukan, misalnya segera membentuk TPAKD sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. 

"Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025,” urai Fatoni. 

Sumber: