Pasca Kenaikan BBM, Pemprov Antisipasi Kenaikan Bahan Pangan

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemprov Lampung mengantisipasi adanya kenaikan bahan pangan akibat potensi naiknya biaya transportasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan pada Minggu 4 September 2022, soal kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi.

"Ya memang kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Tapi ini sifatnya sekunder saja, kenaikannya juga tidak banyak dari pembentukan harga itu sendiri," sebut Kusnardi.

Alasannya, karena pembentukan harga jual terhadap barang juga dipengaruhi oleh unsur lainnya. Dia menyontohkan BBM yang naik 10 persen, maka kenaikan bahan pokok tidak mesti 10 persen.

BACA JUGA:Pasca BBM Naik, Eva Dwiana Minta Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan Awasi Harga Bahan Pokok di Pasar

"Jadi ada komponen pembentukan harga bukan hanya dari BBM saja, atau komponen tranportasi saja. Namun tetap akan kita antisipasi," ucap Kusnardi.

Dia mengatakan, upaya yang dapat dilakukan Pemprov Lampung ialah dengan menggelar operasi pasar. Karena sejauh ini, operasi pasar memang dapat meringankan beban masyarakat.

"Namun, kita juga harus melihat pasokan dan naik turun nya harga. Jika di pasar masih stabil dan kenaikan harga masih dapat dikendalikan ya kita tidak perlu dilakukan operasi pasar," lanjutnya.

Namun, jika memang situasi seperti harga cabai saat ini yang tak kunjung kembali ke harga semula, maka perlu dilakukan operasi pasar. Ini untuk meringankan beban masyarakat. 

BACA JUGA:Sentra Kopi Lampung Gelar Silaturahmi Bersama Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung

Diketahui sebelumnya, usai menghadiri beberapa agenda di Lampung, Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan harga baru bahan bakar minyak (BBM) baik yang Subsidi dan non subsidi.

Dalam keterangannya seperti dikutip dalam YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," kata Jokowi.

Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Sumber: