KPK Isyaratkan Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Unila, Jika...

KPK Isyaratkan Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Unila, Jika...

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih mengembangkan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila). FOTO TANGKAP LAYAR YOUTUBE KPK --

RADARLAMPUNG.CO.ID - Tak menutup kemungkinan bakal muncul tersangka baru terkait pengungkapan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung (Unila).

Pasalnya, KPK menegaskan tak akan berhenti pada satu titik terkait pengungkapan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila.

Demikian diutarakan Plt. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri kepada awak media, Kamis 22 September 2022.

Menurutnya, KPK akan terus melakukan pengembangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila --sepanjang proses pengkajian dan pemeriksaan ditemukan ada keterlibatan pihak lain.

BACA JUGA:Nasib Mahasiswa Unila Objek Suap Diserahkan Pada Kampus, Begini Alasan KPK

"Apakah akan ada tersangka baru atau tidak? saya sampaikan KPK tidak akan berhenti pada satu titik. KPK akan terus mengembangkan," ujar Ali Fikri.

Penetapan tersangka, sambungnya, dapat dilakukan setelah ditemukan minimal dua alat bukti. Baik itu dari keterangan saksi yang diperiksa, maupun dari dokumen lainnya.

"Kalau kecukupan alat bukti, pasti akan kita tetapkan jadi tersangka. Nanti tunggu perkembangannya. Untuk penyidikan pemberi itu maksimal dua bulan. Dua bulan perkara ini kami pastikan sudah proses penuntutan," sebutnya.

Terkait hal tersebut, Ali Fikri mengatakan, KPK selalu terbuka dan transparan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Untuk itu media bisa terus mengawal serta memantau.

BACA JUGA:Total, Sudah 22 Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Unila

KPK, kata dia, terakhir sudah memeriksa saksi dari pihak swasta maupun dosen. Sehingga disebutkan Ali Fikri, total saksi yang sudah diperiksa adalah sebanyak 22 orang, teridiri dari rektor, pihak universitas, dan lainnya. (*)

Sumber: