DPRD Lamtim Pertanyakan Perbedaan Anggaran KUA dan PPAS dengan RAPBD 2023

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023, Senin 17 Oktober  2022.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nawawi Iskandar  itu dihadiri Wakil Bupati Azwar Hadi, Sekretaris Kabupaten M.Jusuf dan jajaran Forkopimda.

Juru bicara Fraksi PDIP, Joko Pramono saat membacakan pandangan umum mempertanyakan tentang adanya sejumlah perbedaan proyeksi pendapatan antara kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan RAPBD tahun 2023. 

Contohnya,  berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, proyeksi PAD naik pada kisaran Rp20 miliar, menjadi Rp195 miliar.

BACA JUGA:Kasus Tumpahan Minyak Milik PT PHE OSES di Perairan Lampung Jalan di Tempat

Namun, pada RAPBD 2023 proyeksi PAD mengalami kenaikan  Rp40 miliar sehingga menjadi Rp211,39 miliar.

Begitu juga total proyeksi pendapatan pada KUA dan PPAS yang telah disepakati ditetapkan sebesar Rp2,19 triliun. Namun, pada RAPBD berubah menjadi Rp2,17 triliun.   

Selanjutnya, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Lilis, berharap RAPBD 2023 dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Suminah berharap agar anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

BACA JUGA:Peringati Guru Soal Perundungan Siswa, Disdikbud Akan Kumpulkan Kepsek

Sedangkan, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Saprul Alamsyah menilai peningkatan proyeksi PAD masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Mugiadi mempertanyakan adanya penurunan proyeksi pendapatan tahun 2023 dibanding 2022.

Karenanya, Fraksi Demokrat berharap Pemkab Lamtim lebih proaktif dalam menyusun strategi dalam upaya peningkatakn potensi pendapatan daerah.

Kritikan mengenai PAD juga disampaikan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Agus.

Sumber: