Jawab Tantangan untuk Jadikan Lampung Lumbung Ternak Nasional, Sekdaprov Buka Rakor dan Monev Terkait PMK

RADARLAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekertaris Daerah Fahrizal Darminto, membuka acara Rapat Koordinasi serta Monitoring Evaluasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Lampung di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Rabu 26 Oktober 2022. 

Pada rakor tersebut, Sekdaprov Fahrizal menyampaikan bahwa PMK menjadi tantangan pembangunan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjadikan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional, yang program utamanya meningkatkan produksi daging melalui peningkatan populasi ternak. 

"Tujuan pembangunan peternakan Lampung untuk menjadi salah satu Lumbung Ternak Nasional menghadapi tantangan dengan adanya wabah PMK, di mana Lampung termasuk daerah yang terdampak," ujar Fahrizal.

Menurut Fahrizal, PMK yang menjadi tantangan tersebut dirasa perlu untuk melakukan upaya-upaya penanganannya.

BACA JUGA:Antarkan UMKM Naik Kelas, BRI Perkuat Ekosistem Bisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan

"Pemprov Lampung telah melakukan upaya-upaya penanganan untuk menekan kasus PMK tersebut," katanya 

Ia menyebutkan, Provinsi Lampung bersama dengan 15 Kabupaten/Kota juga telah berkerja keras untuk mencapai zero case (kasus 0) dengan melaksanakan langka-langkah penanganan teknis secara menyeluruh.

Seperti pengobatan hewan ternak yang sakit, pengetatan lalu lintas ternak, peningkatan biosecurity dengan desinfeksi kandang serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat mengenai PMK. 

"Termasuk malaksanakan potong paksa untuk menekan penyebaran penyakit dan mempercepat zero case," ujarnya.

BACA JUGA:Strategi Pendistribusian BBM Bersubsidi Ala Gubernur Arinal agar Tepat Sasaran

Sebagai bentuk upaya penanganan PMK saat ini, kata Fahrizal Pemprov Lampung sedang menjalankan Program Vaksinasi pada hewan dan sapi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

Kemudian, Program Vaksinasi juga sudah terdistribusi ke Kabupaten/kota sebanyak 458.000 dosis dan 50.000 dosis masih sebagai depo di provinsi, dengan realisasi vaksinasi sampai dengan 25 Oktober 2022 sebanyak 326.206 (64%) dari yang sudah di distribusikan.

"Dan sisanya sebanyak 131.794 dosis yang belum terealisasi," katanya.

Pada kesempatan ini, Fahrizal juga mengumumkan bahwa upaya-upaya penanganan yang sudah dilakukan tersebut, membuahkan hasil yg positif. 

Sumber: