Tahun Depan, Disdikbud Metro Fokus Pemenuhan SPM

METRO, RADARLAMPUNG.CO.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota METRO akan fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada program pendidikan tahun depan.

Kepala Disdikbud Kota Metro, Suwandi, menuturkan, capaian SPM di bidang pendidikan belum terlihat optimal jika dibandingkan pada bidang kesehatan, budaya, maupun sosial.

SPM pendidikan antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

"Di SPM ini ada 9 indikator dan 74 sub kegiatan. Salah satunya Sarpras yang harus terpenuhi. Sarpras ini berkaitan dengan kualitas belajar mengajar. Kalau sarpras bagus, tentu akan mempengaruhi hasil belajar mengajar," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023.

Penambahan tersebut digunakan untuk mengakomodir tenaga guru honorer mendapatkan jaminan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Suwandi menuturkan, di Kota Metro masih ada sekitar 700 guru honorer yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

"Anggaran untuk mengakomodir ini mencapai Rp 110 juta per tahun. Kita usulkan untuk di APBD tahun depan. Jadi per orang itu sekitar Rp 13.000," kata Suwandi.

Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap usulan anggaran tersebut dapat disetujui, dan mendapatkan dukungan dari Komisi II di APBD 2023.

"Kalau disetujui, ya tahun depan guru honorer bisa terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Semoga tidak ada kendala,” tukasnya.

Kemudian, Disdikbud Kota Metro juga akan memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi akademik maupun non akademik.

Di mana, program beasiswa tersebut selaras dengan komitmen Wali Kota Metro dalam 9 program pokok unggulannya.

Sehingga, pihaknya berharap, usulan dari Disdikbud Kota Metro dapat terakomodir dalam rincian APBD tahun 2023.

"Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena terbentur anggaran, program-program prioritas yang akan dilaksanakan terlebih dahulu,” tandasnya. (*)

Sumber: