Belanja Daerah Lampung 2022 Capai 88,28 Persen, Tertinggi Kelima Nasional

Belanja Daerah Lampung 2022 Capai 88,28 Persen, Tertinggi Kelima Nasional

Mendagri Tito Karnavian. FOTO INSTAGRAM @TITOKARNAVIAN--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Jelang akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, belanja daerah Pemprov Lampung sudah memasuki 88,28 persen.

Dalam rapat pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Senin, 26 Desember 2022, Lampung menjadi salah satu provinsi dengan capaian belanja tertinggi.

"Yang tertinggi Provinsi Jawa Barat dengan 91,88 persen. Kemudian, Kepulauan Riau bagus sekali mencapai 89,44 persen. Jawa Timur bagus 88,81 persen. Sumatera Barat oke dengan 88,62 persen dan Lampung juga oke dengan 88,28 persen," kata Tito dalam keterangan nya.

Selain 5 besar provinsi tersebut, Tito juga menyebut ada lima provinsi lainnya yang juga cukup baik dalam melakukan belanja daerah. Mulai dari Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Riau.

BACA JUGA:Investasi Bodong Trading Forex, Lima Tersangka Ditahan dan Satu DPO

"10 Provinsi ini cukup baik dalam realisasi belanja yang juga disesuaikan dengan pendapatan yang cukup tinggi. Sehingga uang beredar di masyarakat tinggi dan memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat. Sekaligus bisa mensimulasi swasta," tambah Tito.

Namun, ada 10 provinsi yang realisasi belanjanya cukup rendah. Seperti Sulawesi Tengah 66,25 persen, Maluki Utara 67,42 persen, Kalimantan Timur 69,49 persen, Bangka Belitung 73,47 persen, Papua 73,90 persen, Sumatera Selatan 75,23 persen.

Kemudian, Maluku 77,62 persen, Kalimantan Selatan 78,16 persen, Kalimantan Tengah 78,22 persen dan Kalimantan Utara 79,17 persen. "Bagaimana ini tinggal seminggu lagi, tapi masih ada yang dibawah 80 persen. Sementara nasional sudah 91 persen," lanjutnya.

Sementara pendapatan, data realisasi pendapatan kemendagri sejumlah daerah per 23 Desember 2022 yang terbilang rendah. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut seperti Provinsi Lampung dengan pendapatan 90,82%, Sumatera Selatan 90,21%, Sulawesi Utara 89,09%, Nusa tenggara Timur 86,86%, Papua 86,21%, Nusa tenggara Barat 84,31%, Maluku 83,87%, Sulawesi Tengah 82,78%, Maluku Utara 80,66% dan DKI Jakarta 79,82%.

BACA JUGA:DPMPTSP Lamsel Awali Pelayanan di Gedung MPP

Kemudian kabupaten dengan realisasi pendapatan rendah, yakni Kabupaten Bangka Selatan 58,78 persen, Ende 58,89 persen, Kayong Utara 62,35 persen, Seram Bagian Timur 62,36 persen, dan Halmahera Tengah 63,68 persen.

Selanjutnya Maluku tenggara 64,06% Lampung Utara 64,5% Tanjung Jabung Barat 64,39% puncak Jaya 64,78% dan Barito Utara 66,49%.

Sedangkan kota dengan realisasi pendapatan rendah, yaitu Kota Sorong 72,23 persen, Balikpapan 74,23 persen, Pematang Siantar 75,51 persen, Tual 75,55 persen, dan Binjai 75,60 persen.

Selanjutnya Kota Kupang sebesar 78,61%, Kota Bandar Lampung 78,61%, Kota Dumai 78,82%, Kota Ambon 79,07%, dan Kota Makassar 79,62%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: