Pengusaha Keberatan Harga Singkong Rp 1.500, Dewan Akan Bentuk Pansus

BACA JUGA:Disnakertrans Masih Tunggu Persetujuan Gubernur Terkait Penetapan UMK Mesuji 2025

Ahmad Basuki menyampaikan informasi jika hal tersebut tidak disepakati akan ada gejolak dan dikabarkan petani akan mengirim tiga truk singkong ke Kantor DPRD Lampung.

Kata Achmad Basuki, pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan Pj. Gubernur Lampung Samsudin terkait harga singkong yang dikembalikan pada kebijakan 2021 lalu, yaitu Rp 900 per kg dengan rafaksi maksimal 15 persen.

Menurut Achmad Basuki, kebijakan tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini yang semakin tinggi.

"Tentu ini sangat tidak relevan, karena tahun 2021 dengan sekarang sudah sangat jauh berbeda seperti harga solar hingga inflasi sehingga tidak sesuai dengan perekonomian saat ini," ucapnya.

BACA JUGA:Banjir Rob Tulang Bawang Meluas, Kini Rendam Dua Kecamatan

Lanjut Achmad Basuki, pihaknya sangat serius untuk memperjuangkan harga singkong yang berkeadilan untuk para petani. 

Untuk itu, menindaklanjuti hasil RDP ini pihaknya akan membentuk pansus sehingga dapat mendalami persoalan tata niaga singkong dan produk turunannya.

"Awal Januari kita bentuk pansus untuk mendalaminya lebih spesifik," tuturnya.

Melalui pansus nantinya, menurut Achmad Basuki akan didalami perhitungan tata niaga singkong di Lampung dari sisi petani dan dari sisi perusahaan industri pengelolaan tapioka.

BACA JUGA:Tampil Memukau, Dosen Teknokrat Jadi Keynote Speaker AIJ 2024 di Moscow

"Nanti kita cocokan, supaya apa? Kita ini bukan hanya membela salah satu. Membela rakyat sudah menjadi tugas kita sebagai anggota DPRD," terangnya.

"Tapi juga perusahaan harus kita beri karpet merah supaya investasi di Provinsi Lampung ini bisa jalan efektif. Tapi yang terpenting ini soal advokasi harga yang berkeadilan. Perusahaan untung tapi petani tidak dirugikan, petani bisa sejahtera," sambungnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, saat ini pemerintah pusat tengah menggalakan petani milenial maupun regenerasi petani.

"Kalau petani singkong di Provinsi Lampung yang jumlahnya belasan ribu ini menderita dan tidak diberikan harga yang berkeadilan nanti keluarga dan anak-anaknya tidak mau jadi petani," ujarnya.

Sumber: