Kades Double Job, Disoal Elemen Masyarakat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampura, Abdurahman menegaskan, undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 51 tentang desa, secara tegas melarang perangkat desa merangkap jabatan. Terlebih dengan sumber gaji yang sama dari negara, baik dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belajar daerah (APBD). 

BACA JUGA:Pasal Hutang Piutang, Dua Warga Terlibat Adu Bacok

Menyangkut bersangkutan menjabat juga sebagai TKSK, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu tentang peraturan TKSK yang berasal dari Kemensos itu.

"Sebab, TKSK ini bersifat sukarelawan. Nanti saya coba berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait," kata dia. 

Tidak sampai sana, belakangan bukan hanya satu namun beberapa diantaranya (kades) didalam struktur organisasi pemerintah lain bahkan memegang jabatan. Seperti PPK dan lainnya, sehingga makin mempertegas pertanyaan masyarakat. Namun demikian, itu diklaim bukan suatu persoalan.

"Ya, begitu informasinya. Sebab saya pernah diberi pertanyaan rekan - rekan juga (wartawan) ada kades diterima sebagai PPK juga lainnya menjadi TKSK. Karena tidak ada aturannya, bersangkutan masih berstatus kepada desa," tandasnya.

BACA JUGA:Eksekutif - Legislatif Lampura Sepakat Aset AIM Dimanfaatkan Bagi Pembangunan Daerah

Terpisah, Kades Pengaringan, Zarkasih ketika diminta keterangan melalui pesan WhatsApp beralibi, bahwasanya tidak ada aturan mengikat prihal pekerjaannya rangkap jabatan sebagai TKSK. Dia tak menampik hingga saat ini masih bekerja, namun jelas dalam peraturan kementrian sosial tidak ada persoalan.

"Terima kasih atas perhatian, cuma perlu diketahui permensos ada kejelasan tentang namanya pilar sosial. Yang meliputi PSM, TKSK, Karang Taruna dan LKS," elaknya. (*)

Sumber: