SBY : Pastikan Punya Ugrensi yang Kuat untuk Merubah Sistem Pemilu

JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyarankan kepada semua pihak agar memastikan punya urgensi yang kuat untuk merubah sistem pemilu. 

Argumen tersebut diungkapkan SBY dalam catatannya yang tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu. 

Dalam catatan itu, SBY mengaku selama ini lebih menggeluti dunia seni olah raga dan sudah lama tidak berbicara politik. 

"Sebagai warga negara tentu saya tidak kehilangan hak asasi saya untuk peduli dan mengemukakan pendapat. Materi yang ingin saya sampaikan ini, tentu dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak saya sampaikan pula secara baik," ujar SBY dalam keterangan yang diterima Minggu 19 Februari 2023.

BACA JUGA:KPU Coklit Ketua Demokrat Lampung, Ini Pesan yang Disampaikan Edy Irawan

Dalam catatan itu, SBY menuliskan mulai tertarik dengan isu pergantian sistem pemilu, dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. 

Belakangan diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) masih memproses uji materi terkait sistem proporsional pemilu ini.

Informasinya, MK segera akan memberi keputusan mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. 

"Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," kata SBY. 

BACA JUGA:Demokrat Lampung Target Kursi Legislatif Naik 15 Persen, Kherlani: Bacaleg Siap Tempur di Segala Medan

Catatan SBY, apa benar sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? sesuai dengan agenda dan "time-line" yang ditetapkan oleh KPU? 

Selanjutnya, kata SBY, apakah tepat di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, khususnya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? 

"Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini," nilai SBY.

SBY juga mengatakan, apakah saat proses pemilu sudah berjalan, ada kepentingan negara seperti krisis di tahun 1998?. 

Sumber: partai demokrat