Belanja Produk Lokal Jadi Indikator Reformasi Birokrasi

RADARLAMPUNG.CO.ID - Belanja produk lokal atau produk dalam negeri (PDN) menjadi indikator untuk evaluasi reformasi birokrasi pada semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Jika instansi pemerintah minim membelanjakan anggarannya untuk PDN, maka akan berdampak nilai reformasi birokrasinya yang akan diturunkan.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta menghubungkan kinerja instansi pemerintah dengan belanja produk dalam negeri.

Tujuannya, supaya APBN dan APBD didedikasikan untuk produk lokal, yang ujungnya adalah penguatan UMKM serta industri dalam negeri untuk membuka lapangan kerja.

BACA JUGA:Jangan Sembarangan, Salah Cara Mandi Bisa Sebabkan Masalah Kulit

"Maka, indeks reformasi birokrasi kita jadikan tools untuk menggerakkan ekonomi nasional. Jadi indeks reformasi birokrasi tidak boleh hanya laporan yang bersifat administratif,” ujarnya 

Kata Anas, sejalan printah Presiden Joko Widodo, KemenPANRB telah mempertajam prlaksanaan reformaai birokrasi menjadi reformasi birokrasi tematik yang fokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan.

"Tematik penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Anas, penilayan reformasi birokrask akan diubah. Tidak lagi fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, tetapi kini harus fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat seperti kemiskinan, inflasi, dan penguatan UMKM serta industri dalam negeri lewat belanja produk lokal melalui APBN dan APBD.

BACA JUGA:Teman Disabilitas Berpeluang Raih Beasiswa LPDP 2023 Tahap II, Calon Pendaftar Simak Tiga Kategori Ini

Anas menjelaskan, dulu instansi pemerintah harus mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen dalam penilaian reformasi birokrasi yang cenderung administratif, sekarang fokus pada 26 indikator dampak hasil seperti angka kemiskinan, laju inflasi, besarnya belanja APBN/APBD untuk produk dalam negeri, peningkatan investasi, dan sebagainya.

“Ini dilakukan agar reformasi birokrasi lebih berdampak. Kita tidak boleh lagi memaknai reformasi birokrasi hanya untuk kepentingan administratif, tetapi harus lebih mampu berdampak terutama ke ekonomi rakyat,” ujarnya

Menurut Anas, saat ini sudah tidak ada hambatan bagi instansi pemerintah untuk belanja PDN secara lebih masif, mengingat pengembangan e-katalog (sistem belanja pemerintah) sudah semakin baik. 

Anas bercerita, dulu ketika menjadi kepala LKPP pada Januari 2022, dalam setahun targetnya hanya 95.000 produk tayang di e-Katalog. Dengan memangkas proses bisnis yang ada, lalu LKPP bisa mengakselerasi produk tayang hingga tembus 1 juta produk per September 2022, mana produk di katalog lokal pemerintah daerah sudah tembus 220.000 produk dari sebelumnya sangat minim.

Sumber: