Fraksi PDI Perjuangan Beri Catatan Khusus untuk Pembangunan Lampung

Hingga tahun 2022, kondisi jalan rusak di Lampung mencapai 23,95 persen. Tentu ini merupakan potret kegagalan dalam pembangunan infastruktur jalan.

Kritik ini juga agar mengoptimalkan prestasi penghargaan peringkat pertama realisasi belanja APBD secara nasional. Tahun 2022, realisasi belanja dalam APBD Provinsi Lampung mencapai 97,23 persen, sementara realisasi pendapatan mencapai 100,68 persen. 

BACA JUGA:Buat Laki-laki, Coba Jahe Merah untuk Menambah Stamina

Kostiana bilang, Frasi PDI Perjuangan DPRD Lampung menilai kedatangan Presiden Jokowi untuk meninjau kondisi jalan di Lampung merupakan bentuk teguran keras kepada Gubernur dan jajarannya. 

Ke depan diharapkannya, layanan infrastruktur jalan bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat Lampung bisa meningkat.

Sebab, Presiden tentu sangat kecewa atas buruknya kondisi jalan di Lampung. 

"Ini akan jadi momentum dan pembelajaran kepemimpinan daerah agar tidak main-main dalam menjalankan amanah rakyat, harus totalitas bekerja untuk rakyat Lampung," ujarnya.

BACA JUGA:8 Parpol Tantang PDIP Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Hasto Bilang Begini

Karenanya, Kostiana bilang, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa saran.

Di antaranya, Gubernur dan jajaran harus bekerja keras, cerdas dan kreatiif dalam pembangunan infrastrutkur jalan, khususnya dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran. 

Kemudian, Pemprov juga mereview total alokasi pembiayaan pembangunan dalam APBD 2023 dan mengalokasikan kembali prioritas anggaran kegiatan pembangunan jalan dan memangkas anggaran yang sarat pemborosan. 

BACA JUGA:Uang Kuno Incaran Kolektor, Ini Cara Jualnya

"Gubernur juga harus mengawal total pelaksanaan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, agar tidak ada penyimpangan dari sisi kualitas kemantapan. Pastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan jalan," katanya. 

Saat ini, secara regulasi pemprov juga sudah memiliki skema kerjasama dengan badan usaha. Karenanya, pihaknya juga menyarankan agar gubernur dan jajaran harus mengoptimalkan pelaksanaan kolaboratif dalam pembangunan jalan, bangun kemitraan dengan korporasi besar yang ada di Provinsi Lampung.

"Gubernur sebagai pemimpin rakyat Lampung harus berani mengendalikan oligarki untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Lampung, jangan sampai dimanfaatkan kaum oligarki yang menghisap sumber daya lokal untuk kepentingan kesarakahan para kapitalis," imbuhnya.

Sumber: