Tim Balai Pemerintahan Desa Lampung Identifikasi Kebutuhan Pelatihan bagi Aparatur Nagari Pesisir Selatan

Sebagai bagian dari kegiatan ini, tim Balai Pemerintahan Desa melakukan diskusi dengan sejumlah aparatur desa/nagari yang menjadi sampel. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai kebutuhan pelatihan, mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia, mengatasi tantangan yang ada, dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa/nagari ke depan.

BACA JUGA:Desa Tangguh Bencana Inklusi Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Hasil dari kegiatan IKP ini akan menjadi dasar untuk merumuskan program pelatihan tahun 2024. Aparatur desa/nagari dari Kabupaten Pesisir Selatan akan diundang untuk mengikuti pelatihan pada tahun 2024, yang sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peserta IKP akan mendapatkan prioritas dalam mengikuti pelatihan tersebut.

Sekda Mawardi Roska, S.IP memberikan sambutan hangat terhadap kunjungan dari Balai Pemerintahan Desa dan mengungkapkan apresiasi yang tulus terhadap perhatian Kementerian Dalam Negeri dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur nagari. 

BACA JUGA:Kalian Harus Tahu, Ini Desa Terkaya yang Ada di Indonesia

Mawardi menekankan pentingnya pelatihan ini untuk pengembangan administrasi nagari, mengingat banyak aparatur nagari yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan. 

“Kendala anggaran juga menjadi faktor yang menghambat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyediakan pelatihan yang komprehensif,”katanya. 

Mawardi juga menyampaikan harapannya agar lebih banyak aparatur nagari dari Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pemerintahan Desa. 

BACA JUGA:Pemilik NIK KTP dengan Ciri Ini Bisa Dapat Pinjaman Dana KUR BRI Hingga Rp100 Juta, Kamu Termasuk?

Selain itu, beliau mendorong adanya anggaran khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap pembangunan desa, guna memperkuat efektivitas pengawasan dan bimbingan terhadap pemerintahan desa/nagari.

Dalam diskusi yang dilakukan, beberapa masalah yang sering dihadapi juga dibahas, termasuk penundaan pemilihan kepala nagari serentak, pemberhentian aparatur nagari yang tidak sesuai aturan, fasilitas kantor walinagari yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, program pengentasan stunting di desa/nagari, prioritas penggunaan Dana Desa (DD), pengembangan Posyandu, dan lain-lain.

Setelah kegiatan IKP, diskusi dilanjutkan di Dinas PMDPPKB, di mana dilakukan audiensi dengan 15 perwakilan aparatur desa/nagari dari beberapa kecamatan yang mewakili 182 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Peserta IKP terdiri dari unsur Kepala Nagari, Perangkat Nagari, Badan Musyawarah, PKK, dan tim Posyandu.

“Metodologi yang digunakan meliputi pengisian kuesioner IKP, wawancara, dan diskusi mengenai masalah, tantangan, serta solusi dalam pengelolaan pemerintahan desa dan kebutuhan pelatihan bagi masing-masing unsur,” tutur Irsan.

Sumber: