Pembayaran PHO APBD-Perubahan 2022 Jadi Prioritas Pemkab Lampura

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DABMBK) memastikan pembayaran PHO pekerjaan APBDP 2022 dibuka berbarengan dengan dikeluarkannya uang muka sebesar 30 persen murni tahun 2023 ini. 

Yang sebelumnya, sempat menjadi pertanyaan rekanan disana. Sebab, mereka telah menunggu lebih dari satu tahun, namun belum juga menyelesaikan masalah pembayaran PHO atau retensinya.

Padalnya, pekerjaan sudah lama selesai yakni pada tahun anggaran APBD-Perubahan 2022 lalu, namun pembayaran belum juga dilakukan hingga saat ini.

Begitupun dengan Pengajuannya, dilaksanakan pada tahun ini. Sehingga semua berjalan sesuai harapan, kegiatan pembangunan fisik berjalan dan persoalan administrasi (PHO) yang menunggak lebih dari satu tahun dapat diselesaikan. 

BACA JUGA: Soal Tangan Bayi yang Melepuh Usai Pasang Infus, Ini Kata Manajemen RS CMC Kotabumi

Sehingga tidak menimbulkan permasalahan, terkait masalah pekerjaan di DSDABMBK Kabupaten Lampung Utara.

Sekretaris Dinas SDABMBK Lampura, Dirgantara mengatakan masalah pencairan dana PHO APBDP 2022 sempat terkendala telah berjalan. Sesuai hasil pertemuan pemerintah daerah, dengan para rekanan pekan lalu.

Dan saat ini proses telah ada yang sampai di keuangan, atau BPKAD. Termasuk dengan uang muka, sebesar 30% untuk pekerjaan tahun 2023. Dan sejauh ini, dia mengklaim tidak ada kendala, beberapa di antaranya telah ada direalisasikan.

"Sudah beberapa masuk di keuangan, atau BPKAD. Jadi kalau di DSDABMBK tidak ada masalah, kalau keuangan itu tidak resmi saya jawab," kata dia, Minggu, 19 November 2023 malam.

BACA JUGA: Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes Kalibalangan, Ini yang Dilakukan Polres Lampung Utara

Sampai saat ini, menurutnya telah dilakukan perbaikan terhadap masalah administrasi dalam kegiatan fisik yang ada di SDABMBK.

Sehingga dapat mempercepat proses pelaksaan pembangunan, sesuai harapan pemerintah.

“Prosesnya sedang berjalan, dan dilapangan giat pembangunan telah ada yang berjalan. Khusus untuk APBD murni 2023, kita berharap pembangunan dapat berjalan maksimal. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” terangnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Kabupaten Lampura, Mikhael Saragih menegaskan, mengingat telah siap untuk melakukan pembayaran hutan APBD-P tahun 2022 lalu.

Sumber: