DPRD Lampung Timur Desak Provinsi Lampung Lunasi DBH

BACA JUGA:DPRD Bandar Lampung Dukung Perusahaan Batu Bara Pindah dari Kawasan Kota

Melalui surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung itu, antara lain disebutkan penyaluran DBH pada 8 Desember 2023 merupakan penyaluran terakhir di tahun 2023.

Masih menurut Ali Johan, dihentikannya penyaluran DBH tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kesulitan anggaran Kabupaten Lampung Timur di tahun 2023.

Bahkan, Ali Johan juga menyatakan, tidak disalurkannya DBH kepada Lampung Timur secara penuh terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Sejak tahun 2010, DPRD Lampung Timur sering mendesak Pemerintah Provinsi agar membayar penuh DBH,"kata Ali Johan, Kamis 4 Januari 2024.

BACA JUGA:Cara Cek Pengumuman Kelulusan SKB CPNS 2023 Lengkap Dengan Jadwal Tahapannya

Sebab terus Ali Johan, asumsi DBH Provinsi sudah masuk dalam proyeksi pendapatan dalam Perda APBD.

Karenanya, bila DBH tidak terealisasui target akan berdampak terhambatnya pada sejumlah program yang telah direncanakan pada APBD.

Salah satu kegiatan APBD 2023 yang terhambat adalah untuk membayar kepesertaan BPJS yang masuk dalam program Universal Healt Coverage (UHC).

Sebab, anggaran untuk program tersebut bersumber dari DBH pajak rokok. Namun, realisasinya tidak sesuai target.

BACA JUGA:Daftar Mobil Matic Bekas Murah dan Masih Keren di Tahun 2024, Lengkap Dengan Keunggulannya

Seharusnya imbuh Ali Johan, bila Pemerintah Provinsi Lampung mengalami keterbatasan anggaran berkoordinasi dengan pemerintah pusat bukannya menghentikan penyaluran DBH kepada kabupaten/kota.

"Kami mendesak Pemprov Lampung segera membayar kekurangan DBH tahun 2023,"imbuh Ali Johan. (*)

Sumber: