Gandeng BPN Depok, PWI Bedah Percepatan Sertifikasi Aset dalam Konkernas 2024

BACA JUGA:Dinas Pertanian Mesuji Dorong Program PSP dan PSR

“Langkah-langkah tersebut menjadi hal penting guna jaminan kepastian hukum, sekaligus menjadi alat pembuktian yang kuat bahwa aset tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh PWI,” sambung Indra Gunawan.

Lima tahap pendaftaran aset:

1. Pengumpulan Data Yuridis:

Data Yuridis yang dikumpulkan terdiri dari dokumen dasar penguasaan atau alas hak, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah dan dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

BACA JUGA:BPBD Mesuji Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrim

2. Pengumpulan Data Fisik: 

Penyajian data fisik dilakukan dengan cara melakukan pengukuran batas bidang tanah. Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan oleh Tim Fisik yang berasal dari Kanwil BPN dan/atau Kantah.

3. Pemeriksaan Tanah:

Pemeriksaan Tanah dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A. Kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.

BACA JUGA:Qomaru Minta Komitmen untuk Pembangunan dengan Skala Prioritas

4. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak:

Permohonan Sertifikasi BMN diproses melalui pemberian hak di atas Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

5. Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat:

Pembukuan aset dalam bentuk penerbitan sertifikat tanah adalah salah satu upaya pengamanan aset. Tujuan dari pensertifikatan ini adalah agar aset tanah dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya.

Sumber: