Kabar Baik, Pemkot Bandar Lampung Beri Diskon PBB hingga 50 Persen

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (Disperkim) memberikan diskon pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 50%.

Demikian diungkapkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik di Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2 DAN DHKP PBB-P2) TAHUN 2024.

Dirinya mengatakan, pihaknya bakal memberikan diskon pembanyaran pajak tersebut hingga 50%. Kabar baiknya adalah Pemerintah juga memberikan potongan denda yang memang sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu.

"Pengurangan denda pajak itu sudah dari tiga tahun yang lalu kita lakukan, mungkin sosialisasinya yang belum efektif," kata Eva.

BACA JUGA:Demokrat Se-Lampung Mandatkan Edy Irawan Arief Jadi Kontestan Pilgub

Menurutnya, melihat hal tersebut pihaknya meminta OPD terkait untuk lebih gencar mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat sebagai upaya taat pajak.

"Dan sekarang ini kita makin gencar sosialisasinya. Masyarakat harus paham bahwa tagihan pajak yang dari 0 sampai Rp 150 ribu itu ditiadakan, dari Rp 150 ribu ke atas itu diskon 50%, dan Rp 500 ribu ke atas 30%. Ini menurut saya untuk menangah ke bawah sudah kita bantu dengan potongan pajak," ungkapnya.

Untuk itu dirinya berharap momen diskon PBB yang ada hingga bulan Agustus 2024 ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Bandar Lampung, jangan sampai tertinggal.

"Makanya harapan kita dengan potongan pajak seperti ini masyrakat harus paham. Terutama kita semua dari Pemerintahan sampai tingkat bawah, camat, lurah, harus mensosialisasikan ini. RT juga harus bantu sosialisasikan bahwa penting bagi warga masyarakat Kota Bandar Lampung," ungkapnya.

BACA JUGA:Ditlantas Polda Lampung Berangkatkan 240 Orang Mudik Gratis Tujuan Jogjakarta dan Solo

Pada tahun 2024 ini, kata Eva, pihaknya menargetkan PBB Kota Bandar Lampung sebesar Rp 95 miliar, dari tahun sebelumnya Rp 100 miliar.

"Tahun 2023 ini alhamdulillah target tercapai, tapi target ini adalah tantangan bagi kita semua untuk merealisasikannya. Harapan kedepan semakin baik, karena ada beberapa juga tunggakan harapan yang belum dibayar segera dibayarkan, karena utntuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat semuanya," pungkasnya. (*)

Sumber: