Ngaret, Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Lampung Berlangsung Singkat

RADARLAMPUNG.CO.ID - Rapat Paripurna DPRD Lampung terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023, dan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung Tahun 2025-2045 berlangsung singkat, Selasa 23 Juli 2024.

Hanya 2 fraksi dari total 8 fraksi yang membacakan pandangan umum. Yakni fraksi PDIP dan Gerindra.

Rapat Paripurna yang dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB itu molor hampir satu jam lantaran rapat baru dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.

Setalah molor hampir satu jam, rapat paripurna dengan dua agenda penting itu hanya berlangsung selama satu jam pasca ditutup pada pukul 12.25 WIB.

BACA JUGA:PIN Polio Dimulai, Jangan Sampai Terlewat!

Hal itu dikarenakan usulan dari para dewan yang mengatakan supaya pandangan umum fraksi lainnya tidak perlu dibacakan karena substansinya kurang lebih sama.

Terlihat, tak lebih dari 25 orang anggota dari total 85 anggota DPRD Lampung yang menghadiri rapat paripurna tersebut secara langsung.

Sementara, pandangan umum yang disampaikan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung mengkritik kebijakan pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023.

Budhi Condrowati yang mewakili Fraksi PDIP menyoroti capaian Pemprov Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan.

BACA JUGA:Bacalon Bupati Saleh Asnawi Bertemu Ketua DPRD Tanggamus, Sebut Hanya Silahturahmi

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Lampung masih di bawah angka nasional. Bahkan Lampung masih menjadi salah satu dari empat provinsi termiskin di Sumatera.

"Pelaksanaan program kegiatan anggaran tahun 2023 telah menghantarkan penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 11,1 persen. Namun, penurunan ini masih di bawah angka penurunan kemiskinan nasional, yakni sebesar 9,36 persen," ungkapnya.

Selain itu, dia pun menyinggung terkait pembangunan infrastruktur selama tahun 2023 di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi.

Di RKPD 2023, target kematangan pembangunan infrastruktur mencapai 77 persen, di mana Pemerintah Provinsi Lampung mengatakan bahwa kematangan telah mencapai 78 persen, meningkat tahun sebelumnya 76 persen.

Sumber: