Optimalkan Program JKN-KIS, Pemprov Lampung Gelar Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta di Provinsi Lampung menjadi salah satu fokus para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Komunikasi, Selasa 11 Juni 2024.

Ya, hal itu didasari dari hasil capaian Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung sampai dengan bulan Mei 2024 sebesar 98,47% atau berjumlah 8.863.535 jiwa dari total penduduk di Provinsi Lampung. 

Forum tersebut digelar di Provinsi Lampung dan dihadiri oleh pimpinan serta para anggota forum.

Selain membahas cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta, juga memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah, cepat, dan setara.

BACA JUGA:Jalan Kabupaten Lamsel Banyak Rusak, Ini yang Dilakukan Pemkab

Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Basti menyampaikan, program JKN merupakan program yang bersifat gotong royong.

Di mana, dalam hal sisi pendanaan didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.

"Untuk menjaga keberlangsungan program JKN kami telah berupaya meningkatan cakupan kepesertaaan dan keaktifan peserta. Karena dengan keaktifan peserta lebih banyak maka bisa membantu untuk mengoptimalkan program JKN," katanya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendirian untuk menjalankan program JKN. Perlu adanya dukungan dari para pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Lagi, Petambak Dipasena Tulang Bawang Diterkam Buaya saat Memancing, Begini Kondisinya

"Sehingga masyarakat dapat terjamin untuk pelayanan kesehatannya,’’ tutur Yudi Bastia.

Yudi Basti mengapresiasi seluruh peserta forum atas segala kontribusi dan kolaborasi yang telah berjalan selama ini dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, terutama di Provinsi Lampung. 

Sebelum mengakhiri forum, Yudi Basti berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mempertahankan cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) lebih dari 98%.

Juga meningkatkan keaktifan peserta lebih dari 75%, serta mendukung pelaksanaan uji coba Desa PESIAR dan mendorong Disdukcapil seluruh Kabupaten/Kota memberikan pelayanan satu pintu di fasilitas kesehatan untuk pembuatan akta kelahiran/NIK untuk bayi baru lahir.

Sumber: