DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Gali Segala Lini Pendapatan Daerah dalam Proyeksi APBD Perubahan

DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Gali Segala Lini Pendapatan Daerah dalam Proyeksi APBD Perubahan

Pandangan Fraksi PAN yang dibacakan Anggota DPRD Erwansyah Pada Paripurna pembahasan APBD Perubahan, Rabu, 31 Juli 2024.-Foto Melida Rohlita-

RADARLAMPUNG.CO.ID - DPRD Kota Bandar Lampung kembali menggelar rapat paripurna pembahasan tentang Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2024, Rabu, 31 Juli 2024.

Rapat pembahasan RAPBD Perubahan Tingkat I tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Edison Hadjar, dihadiri Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah dan jajarannya. 

Deddy menyampaikan, proyeksi pendapatan asli daerah direncanakan naik dari APBD Induk yakni menjadi Rp 2,9 T lebih, dengan belanja daerah senilai Rp 2,910 triliun lebih.

Menanggapi hal itu, Fraksi PKS meminta Perubahan APBD tahun 2024 harus dilkukan dengan profesional agar berjalan efektif dan akuntabel.

BACA JUGA:Kevin Lilliana Ajak Generasi Muda Implementasikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan

BACA JUGA:Gerindra Berikan Surat Tugas kepada Reihana sebagai Bacawalkot Bandar Lampung

"Dalam perjalanannya asumsi dalam APBD tidak selalu sejalan dengan implementasi, baik di pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan," kata Anggota Fraksi PKS Sophian Sauri dalam pandangan fraksinya.

"Sehingga diperlukan penyesuaian dan penambahan, seperti belanja dan lainnya," sambung Sauri. 

Selain itu, pihaknya sepakat untuk meningkatkan ekonomi yang ingklusif untuk meningkatkan daya saing, serta mendorong Pemkot Bandar Lampung untuk meningkatkan performa dan spirit fighting dalam merealisasikan retribusi daerah.

"Selanjutnya ini bisa dilanjukan ke tingkat selanjutnya," ujarnya.

BACA JUGA:Deklarasi Bacawalkot 2024, Reihana Bawa Tagline Hijab Jambul, Kinerja Unggul, Doa Terkabul

BACA JUGA:Dewan Sebut Hingga Juni Realisasi PAD Lampung Baru 35 Persen

Fraksi PAN yang diwakili Erwansyah meminta Pemkot Bandar Lampung mengurangi belanja yang tidak terlalu prioritas.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat mementingkan keberpihakan kepada rakyat juga meningkatkan pendapatan dari semua lini sektor dan mengurangi belanja yang tidak prioritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: