Kada Ikut Pilkada Wajib Cuti, Pemprov Lampung Koordinasi Dengan Kemendagri Untuk Pjs

Kada Ikut Pilkada Wajib Cuti, Pemprov Lampung Koordinasi Dengan Kemendagri Untuk Pjs

Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setprov Lampung Binarti Bintang.-Foto: Prima Imansyah Permana/Radarlampung.co.id-

RADARLAMPUNG.CO.ID - Biro Pemerintahan dan OTDA Setprov Lampung tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Koordinasi tersebut terkait pengisian penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setprov Lampung Binarti Bintang saat dihubungi Radarlampung.co.id, Kamis 8 Agustus 2024.

Menurut Binarti Bintang, kepala daerah yang akan ikut kontestasi pilkada serentak 2024 diwajibkan untuk cuti. Jabatannya akan diisi oleh PJs.

BACA JUGA:Kunker ke Tulang Bawang, Pj. Gubernur Lampung Samsudin Jalan Sehat Bareng Masyarakat dan Pj. Bupati

Kepala daerah baru mengajukan cuti setelah penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilik Umum (KPU).

"Kita sedang berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pengisian Pjs pada kabupaten dan kota yang akan maju pada pilkada," ujar Binarti Bintang.

Kata Binarti Bintang, penunjang Pjs kepala daerah tidak jauh berbeda mekanismenya dengan penunjukan Pj kepala daerah.

Di mana, Pjs akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Toto Karnavian.

BACA JUGA:BRI Peduli Jaga Sungai Jaga Kehidupan: Edukasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Sungai dan Hijaukan Lingkungan

"Mendagri (yang menunjukan Pjs, red), pengusulan hampir sama seperti Pj, tapi tidak dilantik," ucapnya.

Lanjut Binarti Bintang, jika wakil kepala daerah tidak ikut kontestasi pilkada serentak maka wakil kepala daerah tersebut yang akan secara otomatis menggantikan sementara posisi kepala daerah.

Tetapi, jika kepala daerah dan wakil kepala daerah ikut kontestasi pilkada serentak 2024 maka jabatan kepala daerah akan diisi pejabat pimpinan tinggi pratama.

"Jika dua-duanya ikut (pilkada, red) maka akan ada penunjukan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk Pjs. Bisa dari kabupaten/kota, provinsi atau pusat," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: