Peran BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan DD

RADARLAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Bupati Lampung Utara (Lampura), Drs. H. Aswarodi, M.Si, yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. Lekok, M.M., menghadiri acara sosialisasi mengenai peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengawasan pengelolaan desa. 

Acara ini dilaksanakan di Ruang Tapis, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lampura, Senin, 13 Agustus 2024.

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Dr. Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M., yang turut hadir bersama istri. Selain itu, Kepala BPK Lampung, Masmudi, S.E., M.SI., AK., CA., CSFA, juga turut hadir dalam acara tersebut. Sosialisasi ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampura, seluruh kepala desa beserta aparat desa, camat se-Lampura, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BACA JUGA:Sabento Gelar Mitra Gathering di Bandar Lampung Bentuk Apresiasi Atas Kontribusi Mitra

Dalam arahannya, Ketua BPK Lampung, Masmudi, menekankan pentingnya peran serta BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan desa. 

Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif semua pihak dalam pengelolaan anggaran desa sangat krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana desa.

"Pengawasan yang efektif dari BPK dan DPR tidak hanya menjaga integritas pengelolaan dana desa, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa," ujar Masmudi.

BACA JUGA:Tekankan Pentingnya K3 dan APD, Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Gelar Pelatihan Kompetensi Anggota

Lebih lanjut, acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab antara kepala desa dan Ketua BPK, di mana para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan desa.

Sementara, Sekkab Lampura, Lekok mengatakan, melalui sesi interaktif ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

"Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Lampura dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dalam mengelola anggaran desa dengan lebih baik, serta memastikan bahwa pengelolaan tersebut," pungkasnya (*)

Sumber: