RMD-Jihan Minta Masukan ke Media di Lampung

BACA JUGA:Hasil Seleksi Administrasi PPPK di Mesuji Segera Diumumkan, Berikut Jadwalnya

Ini yang membuat Lampung kehilangan nilai ekonomi sekitar Rp 3.000 per kilogram dari proses tersebut.

"Meskipun APBD kita terbatas, kalau manfaat ekonomi dari komoditi ini bisa dimaksimalkan, kesejahteraan masyarakat pasti meningkat," ujarnya. 

Tidak hanya ke komoditi beras saja, akan tetapi juga tata kelola niaga untuk sektor lainnya seperti kopi dan jagung. 

"Pemerintah perlu hadir dan memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang ini. Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung harus bijak dalam mengatur tata niaga komoditi-komoditi tersebut," ujarnya.

BACA JUGA:JPU Hadirkan Saksi Dalam Sidang Pertama Qomaru

Kondisi fiskal di Pemprov Lampung juga memadai dan masih terbatas. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya saat ini masih sekitar Rp 8,4 triliun saja. 

Kondisi ini memang masih belum menunjang pembangunan infrastruktur di Lampung. 

Salahsatu skema yang digunakan pemerintah sebelumnya adalah menggunakan pinjaman atau bantuan dari pemerintah pusat. 

"Hanya sekitar Rp1 triliun dari APBD yang dapat dialokasikan secara fleksibel oleh kepala daerah. Karena itu, membangun Lampung dengan hanya mengandalkan APBD tentu sulit," katanya.

BACA JUGA:Atlet Berprestasi di PON Aceh - Sumut Dapat Tali Asih Dari Pemkab Tanggamus

Dijelaskan RMD, Provinsi Lampung membutuhkan skema kerja sama dengan pihak swasta serta bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, termasuk Media Massa.

Ini juga berkaitan dengan Lampung yang akan dibentuk kedepannya semakin ramah dengan investor. 

Baginya, dalam pembangunan ekonomi tentu investor dibutuhkan. 

“Tapi kita juga harus cermat. Investasi bisa berkolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, dengan petani dan pemerintah. Sehingga punya daya ungkit baik  dan pendapatan banyak,” katanya.

Sumber: