Terkait Keberlanjutan MBKM, Ini Tanggapan Rektor Unila

BACA JUGA:Bun Kopi Unila, Tempat Nongkrong Baru di Bandar Lampung, Sensasi Konsep Garden hingga Kereta Bawah Tanah

BACA JUGA:Tim Peneliti Unila Modifikasi Proses Fermentasi Limbah Bungkil Inti Sawit Untuk Pakan Lobster Air Tawar

Terkait pemecahan tiga kementerian tersebut,Prof Lusmeilia juga menyampaikan Unila tetap akan bersinergi dengan tiga kementerian tersebut.

"Unila tetap bersinergi dengan baik. Tinggal koordinasi saja di tiga  kementrian. Kita (Unila) kan termasuk  pendidikan tinggi kita otomatis banyak berhubungan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kalau ada kebudayan kita berkordinasi dengan Menteri Kebudayaan,"jelasnya.

BACA JUGA:Alumni Pertanian Unila Punya Peran Penting Dalam Pengembangan Akreditasi Fakultas

BACA JUGA:Mahkamah Agung Tolak Upaya PK Mantan Rektor Unila Karomani

Sementara sebelumnya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II ,  Prof Iskhaq Iskandar, M.Sc mengungkapkan bagaimana Keberlanjutan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

Hal ini disampaikan dirinya saat Rapat Koordinasi MBKM di Hotel Emersia Bandar Lampung, Kamis, 14 November 2024.

Kepala LLDIKTI  Wilayah II ,  Prof Iskhaq Iskandar, M.Sc, menyampaikan, MBKM  merupakan sebuah program. Sehingga keberlanjutan esensi dari MBKM tentunya masih ada.

Berbagai Program MBKM, sambung Prof Iskhaq, antara lain, magang, kampus mengajar, studi independent, bangun desa dan lainnya. "Yang dibalut suatu program namanya MBKM,"jelas Prof Iskhaq pada Kamis, 14 November 2024.

Kedepan, esensi dari MBKM itu tetap berjalan walaupun nanti namanya  bukan MBKM tapi esensinya  Magang itu tetap ada, kolaborasi dengan industri juga tetap ada. 

"Tetap saja ada esensi dari MBKM, program program MBKM masih akan dilaksanakan. Tentu dengan perbaikan- perbaikan agar kualitas lebih baik lagi,"jelas Prof Iskhaq .

Prof Iskhaq melanjutkan, alasan mengapa MBKM tetap belanjut. Karena, tentangan perguruan tinggi tetap sama, aksesbilitas. 

"Bagaimana masyarakat bisa mengakses perguruan tinggi. Indikator nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan tinggi,"jelasnya 

Dimana APK Pendidikan Tinggi belum mencapai 40 persen. target kita 40 persen Karena data Desember 2023 APK nasional masih 32 persen. Tapi secara keseluruhan kalau dirata-rata belum mencapai target.

Sumber: