Ganti Uang Komite, Pemprov Lampung Akan Anggarkan Rp 600 Per Siswa di APBD 2026

Ganti Uang Komite, Pemprov Lampung Akan Anggarkan Rp 600 Per Siswa di APBD 2026

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.-Sumber Foto: Biro Adpim Pemprov Lampung-

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal telah melakukan langkah besar di dunia pendidikan.

Di mana, Mirza telah mengambil kebijakan menghapuskan uang komite, SPP, hingga daftar ulang di seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, juga SLB se-Provinsi Lampung. 

Melalui kebijakan ini, nantinya, kebutuhan operasional sekolah akan dialihkan melalui APBD Provinsi Lampung.

Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk komitmen nyata Pemprov Lampung guna memastikan setiap anak di Provinsi Lampung dapat mengakses pendidikan yang berkualitas serta mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

BACA JUGA:Gubernur Mirza Buka Peluang Perpanjangan Program Pemutihan Pajak

Kepada media, Mirza mengatakan, akan ada pengangaran Rp 600 ribu per siswa mulai tahun depan (2026) untuk pengganti uang komite.

"Rencananya Pemprov Lampung menganggarkan Rp 600 ribu per anak, kalau tidak salah pada tahun depan," ujar Mirza, Selasa 15 Juli 2025.

Mirza mengaku, jika Rp 600 ribu per anak pengganti uang komite untuk SMA, SMK, dan SLB negeri di Lampung tersebut masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang ada.

"Itu pengganti uang komite dan ini sangat kecil, kemampuan keuangan pemprov masih sangat sedikit, tapi ini harus kami lakukan dan kami ingin melakukan ini tanpa mengurangi kualitas guru dan kualitas pendidikan," ungkapnya.

BACA JUGA:Dosen Universitas Teknokrat Indonesia Terpilih dalam Program Laboratorium Penerjemah Sastra 2025

Lanjut Mirza, pihaknya juga telah berkeliling kebeberapa sekolah meninjau pelaksanaan SPMB masa pengenalan lingkungan sekolah.

Bahkan ada beberapa sekolah yang melepas air conditioning (AC) atau pendingin ruangan untuk menghemat keuangan sekolah.

"Tadi saya cek juga memang di sekolah yang ada AC sudah dicopot AC-nya karena katanya gak bisa bayar (biaya listrik) AC. Tapi gak apa-apa, gw dulu gak pakek AC jadi gubernur juga," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: