disway awards

Pemkot Bandar Lampung Kumpulkan Pedagang Beras, Jaga Stabilitas Pangan di Tengah Isu Beras Oplosan

Pemkot Bandar Lampung Kumpulkan Pedagang Beras, Jaga Stabilitas Pangan di Tengah Isu Beras Oplosan

Foto Melida Rohlita --

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan mengumpulkan pedagang beras dalam rapat koordinasi di Aula Semergou, Kamis, 27 Agustus 2025.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas stok sekaligus memastikan kondisi lapangan di tengah maraknya isu beras oplosan di sejumlah daerah.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan beras oplosan atau beras palsu yang beredar di wilayah Bandar Lampung.

BACA JUGA:Dosen dan Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia PKM di SMAN Muhammadiyah 1 Kota Agung

“Alhamdulillah, sampai saat ini di pasar-pasar Bandar Lampung belum ada kasus beras oplosan. Ini patut kita syukuri bersama. Kami berharap para pedagang maupun produsen tetap menjaga integritas produk pangan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, Pemkot bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan intensif, baik di pasar tradisional maupun modern, untuk mencegah praktik kecurangan dalam distribusi beras.

“Ketersediaan beras harus tetap terjaga, karena jika stok berkurang bisa menimbulkan kerawanan sosial maupun ekonomi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kerja petugas di lapangan serta dukungan Perum Bulog yang siap melakukan intervensi bila terjadi kekurangan pasokan.

BACA JUGA:Promo Indomaret Spesial Belanja Happy, Ada Diskon Sabun Cair Hemat Harga 50 Persen

“Operasi pasar sudah berjalan dan akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kestabilan harga sekaligus pengendalian inflasi,” jelasnya.

Terkait penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, Dedi mengakui hal tersebut berpotensi menimbulkan keresahan.

Namun ia menekankan kenaikan lebih dominan terjadi pada jenis beras premium, sementara beras medium masih tersedia dengan harga terjangkau.

“Dengan begitu, masyarakat masih memiliki akses sesuai kemampuan daya belinya,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait