Perketat Pengawasan MBG, Wagub Jihan: Program Makan Bergizi Jangan Jadi Makan Beracun

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah tegas untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemprov Lampung menekankan target nol kasus keracunan dan meminta kabupaten/kota memperketat pengawasan menyeluruh.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Keamanan Pangan Program MBG yang dipimpin Wakil Gubernur Jihan Nurlela secara virtual pada Rabu, 10 September 2025.

Rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan pelaksanaan program strategis nasional.

BACA JUGA:Maspion Showcase USG-063, Kulkas Mini 1 Jutaan yang Muat Kapasitas Besar

Jihan menegaskan bahwa keberhasilan MBG diukur dari mutu dan keamanan pangan, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

“Kita menargetkan nol kasus keracunan; jangan sampai program makan bergizi gratis ini justru menjadi makan beracun,” ujar Jihan.

Meskipun belum berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB), kasus keracunan menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan dari distribusi bahan baku hingga penyimpanan makanan.

BACA JUGA:Promo Susu Murah Kategori Powder Milk Fair dari Alfamart, Penuhi Nutrisi Keluarga dengan Produk Berkualitas

“Agenda ini penting karena masih ada dinamika di beberapa lokasi yang harus segera dievaluasi,” tambahnya.

Sejalan dengan Wakil Gubernur, Kepala Dinas PMDT Lampung, Saipul, menekankan peran vital Satgas MBG tingkat kabupaten/kota.

Satgas harus proaktif dan tidak hanya menunggu laporan adanya insiden.

Saipul menyebut beberapa kasus keracunan di Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Utara telah ditindaklanjuti bersama BPOM dan dinas terkait.

BACA JUGA:Promo Home Care Alfamart, Solusi Rumah Bersih dan Wangi dengan Diskon Hingga 49 Persen, Ini Katalog Lengkapnya

Ia menegaskan pentingnya pengawasan aktif dari rantai pasok hingga distribusi dan koordinasi dengan pihak sekolah.

Saipul juga mendorong penghentian sementara dapur yang bermasalah sampai ada jaminan kelayakan dari Dinas Kesehatan.

Langkah lain yang penting termasuk pelatihan penjamah makanan, variasi menu harian bergizi, dan perhatian khusus pada wilayah 3T.

“Program ini tanggung jawab kita bersama agar tidak terjadi keterlambatan distribusi atau keracunan,” tutup Saipul.

BACA JUGA:Kejari Tubaba Kembali Tetapkan Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Dinas PPKB

Pemprov Lampung berharap Program MBG berjalan optimal, aman, dan bermanfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat.

Sumber: