Meski Jadi Fasilitator PUG, Lampung Masih Dihantui Lonjakan Kekerasan Perempuan dan Anak

RADARLAMPUNG.CO.ID – Provinsi Lampung menegaskan komitmennya sebagai fasilitator utama Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus penguatan perlindungan perempuan dan anak.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (PPPA), Pemprov Lampung, dan 15 kepala daerah se-Lampung pada Sabtu 27 September 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.

Jihan bersama Menteri PPPA, Arifah Fauzi, memimpin agenda strategis tersebut.

Ia menyebut Lampung bangga menjadi fasilitator momentum penting yang menempatkan PUG sebagai arus utama kebijakan daerah sekaligus memperkuat fondasi perlindungan anak secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Rahasia Prompt ChatGPT, 10 Cheat Code Biar Makin Jago Pakai AI

“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA, khususnya pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender," ujar Jihan.

"Kami berharap langkah ini dapat mengantarkan Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya,” tambahnya. 

Lampung juga meneguhkan tekadnya mempertahankan status Provinsi Layak Anak yang telah diraih tiga tahun berturut-turut sejak 2022.

Sejumlah program penguatan, seperti Desa Tapis, dinilai menjadi fondasi penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan hak anak, dan pengendalian stunting.

BACA JUGA:Edit Foto Jadi Minifigure LEGO Dengan Gemini AI

Di tengah upaya penguatan kebijakan responsif gender, Lampung masih menghadapi lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data Simfoni PPA mencatat korban kekerasan meningkat dari 485 kasus pada 2020 menjadi 877 kasus pada 2024.

Hingga Agustus 2025, angka telah menyentuh 519 korban dengan mayoritas perempuan dan anak.

Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dan KDRT, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah tertinggi.

BACA JUGA:Dongkrak Minat Baca, Kampung Ramsai Gelar Workshop Membaca Nyaring

“Karena itu, kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM, Puspaga, Forum Puspa, dan layanan rujukan terpadu agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan," sebutnya.

"Aplikasi Lampung In juga kami integrasikan dengan sistem Kementerian PPPA untuk mempermudah pelaporan,” tegas Jihan.

Hingga 26 September 2025, tercatat 586 laporan kekerasan.

Sebanyak 504 korban adalah perempuan atau 86 persen, dan 420 korban adalah anak atau 72 persen.

BACA JUGA:Sosok Brigjen Helfi Assegaf, Jenderal Reserse yang Jadi Kapolda Lampung Ke-40,

Kekerasan fisik, seksual, penelantaran, dan KDRT masih mendominasi.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan dan anak harus menjadi prioritas pembangunan.

Hal ini didasari populasinya yang besar dan perannya dalam pembangunan nasional.

“Banyak persoalan selesai lebih baik bila perempuan dilibatkan. Anak pun harus tumbuh dan terlindungi agar menjadi SDM unggul untuk Indonesia,” tegasnya.

BACA JUGA:Motor Listrik Penuh Gaya YADEA Minio, Tampil Elegan Gagah Dijalanan

Ia menggarisbawahi tiga agenda besar. Pertama, penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI). Kedua, perluasan layanan SAPA 129 hingga ke kabupaten dan kota. Ketiga, pengendalian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Arifah juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak meski Lampung sudah menurunkan prevalensinya menjadi 4,87 persen pada 2024.

Lampung mendapat apresiasi atas capaian APE kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak 2025.

Dari 15 kabupaten dan kota, delapan meraih predikat Nindya, dua Madya, dan lima Pratama.

BACA JUGA:Promo Alfamart Edisi Spesial Produk Kesehatan Tubuh, Ada Diskon Hingga 40 Persen!

Lampung juga memperoleh DAK Non Fisik PPA 2025 bersama 14 kabupaten dan kota.

“Setiap program bukan sekadar untuk penghargaan, tetapi untuk memastikan seluruh perempuan dan anak mendapat perlindungan serta kesempatan yang setara,” tandas Arifah.

Jihan memastikan seluruh kepala daerah di Lampung mendukung program Kementerian PPPA secara konsisten dan terintegrasi.

Momentum penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan memperkuat Lampung sebagai pelopor kebijakan PUG dan perlindungan anak.

BACA JUGA:Waspada Cuaca Ekstrem di Lampung, Daftar Daerah Berpotensi Hujan Lebat dan Petir

Langkah ini juga diharapkan mendorong penurunan angka kekerasan dan diskriminasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber: