disway awards

Pemkot Metro Tambah Anggaran BPJS Ketenagakerjaan 2025 untuk 7.446 Pekerja Rentan

Pemkot Metro Tambah Anggaran BPJS Ketenagakerjaan 2025 untuk 7.446 Pekerja Rentan

Pemkot Metro menaikkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan 2025 sebesar 8,38 persen untuk melindungi 7.446 pekerja rentan melalui program JKK dan JKM.-Foto: Ruri/RLMG-

RADARLAMPUNG.CO.ID - Anggaran perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang bersumber dari APBD Kota Metro mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Kenaikan anggaran tersebut mencapai sekitar 8,38 persen, dari Rp1.699.805.664 pada tahun 2024 menjadi Rp1.842.248.232 pada tahun 2025.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 7.446 peserta, dengan prioritas kepada kelompok pekerja rentan.

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menjelaskan bahwa pembiayaan JKK dan JKM bagi kelompok prioritas diimbangi dengan pembinaan kepatuhan pemberi kerja dan edukasi literasi jaminan sosial.

BACA JUGA:Spesial Member Alfagift, Dapatkan Promo Sejagad Raya Alfamart 1-6 November 2025

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kanal layanan resmi agar perlindungan sosial benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja.

“Inti kebijakan kami sederhana, siapa pun yang bekerja berhak atas perlindungan risiko dasar,” ujar Rafieq, Senin, 3 November 2025.

Ia menegaskan bahwa kenaikan anggaran diarahkan ke segmen rentan agar perlindungan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi aktif saat dibutuhkan.

Rafieq menyebutkan, terdapat tiga tantangan utama di lapangan, yakni pendaftaran awal yang tertib, keteraturan pembayaran iuran, serta pemahaman terhadap manfaat program.

BACA JUGA:Spesial Chandra Lovers Minggu Ini: Beli 2 Gratis 1 Masuk Banded Pick Of The Week

Untuk komposisi peserta yang iurannya ditanggung APBD, sebanyak 3.364 orang merupakan pekerja penerima upah atau sekitar 45,18 persen.

Sedangkan 4.082 orang lainnya merupakan pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sekitar 54,82 persen.

“Pada BPU, arus kas yang fluktuatif kadang membuat iuran tersendat. Namun pembayaran kolektif melalui komunitas dan pengingat berbasis data kelurahan cukup efektif menjaga kesinambungan,” ungkapnya.

Rafieq menuturkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Metro rutin melaporkan rasio peserta aktif-nonaktif serta waktu penyelesaian klaim sebagai indikator utama kinerja program.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: