DJP Lampung Tegaskan Transfer Antarbank dan Top-up E-Wallet Tidak Kena Pajak

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kabar mengenai rencana pengenaan pajak terhadap transaksi transfer antarbank dan pengisian saldo (top-up) dompet digital (e-wallet) mulai 9 November 2026 dipastikan tidak benar.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung menegaskan, tidak ada kebijakan baru yang mengenakan pajak atas transaksi transfer uang, sebagaimana narasi yang beredar di media sosial Threads.

Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Firman Tatariyanto, menjelaskan informasi tersebut muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami kebijakan Sistem Pemungutan Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN).

Menurutnya, kebijakan tersebut menyasar transaksi jasa digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak, seperti layanan berlangganan Netflix dan berbagai layanan digital lainnya.

BACA JUGA:Pelepasan Kontingen Porprov X, Wali kota Eva Dwiana Pasang Target Juara Umum untuk Bandar Lampung

"Jadi yang pertama, tentunya isu itu tidak benar. Memang tidak ada transfer yang dikenakan pajak, itu tidak ada," tegas Firman.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme SPP TDLN, perbankan nantinya dapat berperan sebagai pemungut pajak atas transaksi jasa digital luar negeri. 

Mekanisme ini dinilai bukan kebijakan baru, melainkan pengembangan sistem pemungutan yang memiliki prinsip serupa dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Firman menegaskan, penerapan mekanisme tersebut bertujuan menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, sehingga transaksi digital yang memenuhi ketentuan perpajakan dapat diperlakukan secara setara.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Lampung Minggu 8 November 2026, Suhu Udara Tembus 34 Derajat Celsius, Cek Sebarannya

Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pemungutan pajak berganda. Sebab, transaksi yang pajaknya telah dipungut melalui mekanisme PMSE tidak akan kembali dikenakan pajak melalui SPP TDLN.

"Kalau sudah dilakukan pemungutan pajaknya melalui PMSE, tentunya tidak akan dikenakan lagi yang digital luar negeri (SPP TDLN). Kita tidak akan ada double taxation atau pajak berganda," jelasnya.

Firman kembali menekankan bahwa aktivitas transfer uang, baik antarbank maupun transaksi pengisian saldo dompet digital, bukan merupakan objek pajak sebagaimana isu yang berkembang.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial.

Sumber: