2020, Kocek PAD Pemprov Diprediksi Tambah Rp200 M

radarlampung.co.id - Pemprov Lampung saat ini tengah mempersiapkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2020. Ada beberapa struktur yang diperkirakan berubah. Salahsatunya adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diketahui, proyeksi PAD yang tercantum dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp3, 4 triliun. Dimana di tahun depan ada perkiraan kenaikan sebesar 6 persen dari angka tersebut. Artinya,  perkiraan PAD di tahun 2020 sebesar Rp3,6 triliun. Ada penambahan sekitar Rp200 miliar. \"Iya rencananya ada kenaikan sebesar 6 persen. Tapi masih belum dibahas, \" ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung,  A. Rozali mewakili Kepala Badan,  Pieterdono,  Senin (28/10). Dia mengatakan,  kenaikan merupakan prediksi rasionalisasi,  dengan penyesuaian di berbagai sektor. Namun,  Rozali bilang,  angka 6 persen masih merupakan angka prediksi yang belum dimatangkan oleh berbagai pihak. Sebab,  finalnya nanti ada di persetujuan bersama DPRD dalam bentuk Perda APBD. Untuk realisasinya sudah mencapai 72, 57 persen atau sebesar Rp2, 1 Triliun. Sementara penyumbang PAD terbesar ada di sektor Pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp775 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp775 miliar. \"Realisasi PKB sudah hampir 80 persen dari target. Sementara untuk BBNKB angkanya masih di sekitaran 70 persen. Struktur pendapatan ada kenaikan dari APBD Murni ke Perubahan termasuk dua sektor ini, \" jelasnya. Sementara,  Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim menjelaskan,  pihaknya mendorong agar capaian PAD maksimal di akhir tahun. Di mana,  peran aktiv Bapenda sangatlah dibutuhkan dalam capaian di setiap tahunnya. \"Khususnya PAD yang tentunya potensi dari dalam,  dari Lampung. Bukan merupakan dana perimbangan dari pusat, \" kata dia. Ke depan,  Daing Fadil -sapaanya- berharap peningkatan PAD bisa signifikan seiring dengan rasionalisasi yang dilakukan setiap tahunnya. Jika memang bisa,  kata dia PAD harus lebih tinggi ketimbang struktur dana perimbangan dari pusat. \"Jika bisa seperti itu,  tentunya Lampung bisa menjadi daerah yang benar-benar mandiri dalam proses pelaksanaan pembangunan ke depannya, \" kata dia. (abd/wdi)