Kemenkumham Lampung Resmikan 30 Desa/Kelurahan Sadar Hukum

[gallery td_select_gallery_slide=\"slide\" ids=\"16927,16922,16923,16924,16925,16926,16929,16930,16931,16932,16933\"] Radarlampung.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) DR. Yasonna H. Laoly. S.H., M.Sc., yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Dr. R. Benny Riyanto,. S.H. Hum, meresmikan 30 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di empat kabupaten/kota di Lampung. Yakni Bandarlampung, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pringsewu. “Semoga diresmikannya desa/kelurahan sadar hukum tahun 2018 ini semakin meningkatkan kinerja integritas dan kontribusi dalam membangun Hukum dan Ham di Lampung dalam mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional,” kata Plt Kepala BPHN mewakili Menkumham di Ballrom Novotel, Rabu (12/9). Menurutnya, penetapan desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Itu akan terlihat dari tingkat kepatuhan terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. [caption id=\"attachment_16928\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Pelajar SMA/SMK/MA se-Bandarlampung yang menjadi Duta HAM[/caption] Kepada CPNS Kemenkumham tahun 2018 di wilayah Lampung ia menaruh harapan besar, dia berharap para CPNS ini bisa menjadi pegawai Kemenkumham yang memiliki sikap berintegritas yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif). Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Lampung Bambang Haryono Bc.I.P., S.H., M.H. menambahkan, kegiatan pembinaan yang berkelanjutan terus dilakukan dalam rangka membangun masyarakat cerdas hukum. Diketahui, selain peresmian desa sadar hukum dan pengukuhan duta hak asasi manusia, agenda yang dihadiri Plt. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan sekaligus Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat itu juga diisi dengan pengarahan Menkumham kepada CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung. Dan penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkumham dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung. (adv/ang)