RADARLAMPUNG.CO.ID- Keterlibatan korporasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lampung selalu menjadi sorotan. Bahkan, menurut Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, keterlibatan korporasi membajak demokrasi. \"Korporasi yang terlibat dalam konteslasi pilkada bukan lagi rahasia umum. Korporasi ini membajak demokrasi. Jika korporasi sudah mendukung salah satu calon, sudah dapat dipastikan tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Tapi berpihak kepada kepentingan korporasi,\" kata kader PDI Perjuangan ini. Cak No --sapaan akrab Sumarsono-- melanjutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berperan aktif dalam pengawasan keterlibatan korporasi. \"Bawaslu harus aktif dalam pengawasan demi tegaknya demokrasi. Awasi sesuai tugas pokok dan fungsinya! Jangan mengatakan sulit pengawasan dalam keterlibatan korporasi! Kalau nggak bisa lebih baik tak usah jadi pengawas,\" ujarnya. Teknis pengawasannya, kata Sumarsono, bisa dimulai dari dana kampanye yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). \"Paling mudah bisa dilihat dari dana kampanye yang dilaporkan ke KPU. Cash flow-nya kan bisa dilihat sesuai tidak dengan dana kampanye yang dilaporkan. Dana kampanye harus transparan dan akuntabel. Demokrasi diciptakan untuk memilih pemimpin yang baik. Berpihak kepada rakyat dan bukan kepada korporasi atau cukung,\" ungkapnya. Sumarsono menyadari, indeks pembangunan manusia (IPM) belum merata sehingga masyarakat masih ada yang mau menerima uang Rp50 ribu untuk memilih calon yang memberi. \"IPM memang belum merata. Masih ada masyarakat memilih calon yang memberikan uang. Tapi, saya yakin sudah banyak masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpin,\" katanya. Ditanya apakah Pilkada Lamteng juga ada calon yang ditunggangi korporasi, Sumarsono menduga ada. \"Tidak perlu saya sebutkan. Saya berharap korporasi bisa independen tak mendukung salah satu calon demi tegaknya demokrasi,\" ungkapnya. (sya/wdi)
Kategori :