Radarlampung.co.id ㅡ Bank Lampung menggelar rapat koordinasi optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan pembahasan perkembangan pemasangan tapping box, Rabu (17/10). Rapat tersebut digelar bersamaan dengan adanya kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapat dihadiri oleh Badan Pengelola Pahak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Inspektorat Kota Bandarlampung, dan Komisaris Bank Lampung. Kunjungan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi sebelumnya yang dilakukan pada 29 Agustus 2018, dan dievaluasi 2 bulan sekali oleh KPK. \"Bank Lampung sebagai Bank Milik Daerah sangat mendukung program tapping box dalam rangka optimalisasi PAD, hal ini tentunya mendukung program KPK dalam hal pencegahan,\" ujar Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni. Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, dalam agenda optimalisasi PAD yang terpenting adalah Komitmen Walikota dan pemahaman dari petugas dilapangan untuk meyakinkan bahwa Wajib Pajak diwajibkan memasang Tapping box. Ia meminta pihak vendor agar merubah target pemasangan menjadi 400 tapping box sampai akhir tahun ini, serta mencari alternative alat tapping box guna mengatasi cash register di tempat usaha yang masih menggunakan sistem manual. \"penundaan dan memperlambat pemasangan tapping box merupakan indikasi yang patut dicurigai,\" katanya. Adlinsyah juga mengingatkan Bank Daerah untuk diprioritaskan dalam pengelolaan Kas Daerah, Bank Lampung harus berperan terhadap pembangunan daerah. \"Pemerintah Daerah pun harus membantu memperkuat permodalan serta pemanfaatan jasa Bank Lampung terkait pengelolaan kas daerah. Kemudian seluruh ASN dan jajaran Bank Lampung juga harus mampu menghindari praktik-praktik korupsi,\" tutupnya. (rls/ega/apr)
Kategori :